UNAIR NEWS – BEM Fakultas Hukum 51¶¯Âþ (UNAIR) menggelar webinar bertajuk How To Be Mawapres dengan mengusung tema œImproving Self Quality to Become an
UNAIR NEWS “ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
UNAIR NEWS “ Sekolah Pascasarjana UNAIR kembali kuliah tamu pada Rabu sore (11/5/2022). Pengajar dalam kegiatan akademik itu adalah Pakar Hukum Internasional Universiti Teknologi MARA
UNAIR NEWS “ Penggunaan energi berbasis fosil masih mendominasi di Indonesia, sekalipun Indonesia telah menjadi anggota dari Paris Agreement. Lanskap ini harus segera diubah sebagai
UNAIR NEWS “ Selain memperoleh dampak buruk secara fisik, sosial, seksual, dan ekonomi, korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidak mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya. Sebagai
UNAIR NEWS – Undang-Undang (UU) No.23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dianggap masih bermasalah oleh Wakil Ketua Imparsial, Ardi Manto Adiputra SH
UNAIR NEWS – Kurangnya partisipasi banyak pihak dalam tahapan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara kembali memunculkan
UNAIR NEWS – Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) menyisakan berbagai permasalahan. Karena itu, perlu ada
UNAIR NEWS “ Generasi Bank Indonesia (GenBI) UNAIR dan Society of Renewable Energy (SRE) UNAIR menggelar webinar kolaborasi pada Sabtu pagi (23/4/2022). Kegiatan tersebut mengeksplor
UNAIR NEWS – Ketua CENTRA Initiative Dr Al-Araf SH MH menyebut Undang-Undang No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) untuk Pertahanan
UNAIR NEWS – Dosen Fakultas Hukum (FH) 51¶¯Âþ (UNAIR) Amira Paripurna SH LL M Ph D diundang menjadi narasumber dalam acara Discussion Series 2022
UNAIR NEWS “ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU/XVIII/2020 menetapkan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai inkonstitusional bersyarat. Hal ini dikarenakan minimnya
