Kabinet Adibrata Fisheries Processing Club (FPC) 2025, Fakultas Perikanan dan Kelautan 51动漫 telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan diskusi terkait penulisan proposal, laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta mekanisme birokrasi pada Jumat 14 Maret lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Badan Pengurus Inti (BPI) FPC 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme staf dan pengurus, khususnya pic kegiatan yang terlibat dalam mengelola administrasi organisasi.
Dalam kegiatan ini, FPC menghadirkan sekretaris dan bendahara FPC 2024 sebagai narasumber utama. Diskusi berlangsung dalam suasana semi-formal, memungkinkan para staf dan pengurus untuk berdialog secara aktif dan interaktif mengenai berbagai aspek teknis dalam penyusunan proposal dan LPJ.
Antusiasme staf terlihat dalam sesi tanya jawab, di mana Sekretaris FPC 2024, Shafira, mengajukan sesi tanya jawab terkait penyusunan proposal yang juga menegaskan bahwa proposal dan LPJ menjadi dokumen wajib dalam pelaporan kegiatan.
Selain itu, Bendahara FPC 2024, Aprodita, memaparkan terkait nota belanja dalam penyusunan LPJ, mengingat tidak semua pedagang di pasar menyediakan bukti transaksi resmi. Mengenai nota belanja, apabila kita berbelanja di tempat yang tidak menyediakan nota, bagaimana solusinya? Mengingat nota belanja bersifat wajib dalam lampiran LPJ.
Aprodita menjawab bahwa dalam situasi seperti itu, pic dapat membuat nota manual yang mencantumkan nama penjual, nama toko, serta nomor kontak penjual sebagai bukti transaksi. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam penyusunan LPJ untuk memastikan akuntabilitas keuangan organisasi.
Sesi diskusi berlangsung dengan lancar dan dinamis, diwarnai dengan berbagai pertanyaan konstruktif dari staf dan pengurus lainnya. Diharapkan, melalui kegiatan ini, staf FPC 2025 dapat semakin memahami prosedur administrasi organisasi dan menerapkannya dengan baik dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka di lingkungan Fakultas Perikanan dan Kelautan 51动漫.
