UNAIR NEWS Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 berencana menghentikan status guru honorer di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut memunculkan polemik di tengah masyarakat. Terutama terkait kesejahteraan tenaga pendidik dan keberlangsungan pembelajaran di sekolah.
Dosen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik () 51动漫 (UNAIR), Agie Nugroho Soegiono SIAN MPP, menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan guru honorer perlu dibaca dari perspektif reformasi birokrasi dan tata kelola tenaga pendidik nasional. Menurutnya, arah kebijakan tersebut sebenarnya masih sejalan dengan reformasi aparatur sipil negara (ASN) sejak Undang-Undang ASN Tahun 2014 hingga pembaruan pada 2023.
淧emerintah ingin menciptakan sistem tenaga pendidik yang memiliki standar rekrutmen, kompetensi, dan perlindungan hukum yang sama, jelasnya. Meski demikian, Agie menilai implementasi kebijakan tersebut masih menyimpan persoalan besar. Sebab, pemerintah terlalu optimistis terhadap kesiapan distribusi guru ASN di berbagai daerah.
Distribusi Guru dan Ketimpangan Pendidikan
Agie menjelaskan bahwa banyak sekolah negeri, terutama di wilayah terpencil, masih bergantung pada keberadaan guru honorer sebagai penopang utama proses pembelajaran. Menurutnya, penghapusan guru honorer tanpa kesiapan tenaga pengganti berpotensi menimbulkan kekosongan pengajar di sejumlah daerah.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat memperbesar beban kerja guru ASN sekaligus menurunkan kualitas pembelajaran. Ketimpangan distribusi tenaga pendidik antara kota dan daerah terpencil juga berpotensi semakin melebar. Terutama jika pemerintah menerapkan kebijakan yang sama pada seluruh wilayah tanpa mempertimbangkan konteks lokal.
淜ebijakan yang seragam secara administratif belum tentu menciptakan keadilan secara kontekstual, ujarnya.
Selain itu, Agie menilai pemerintah turut menghadapi persoalan efisiensi anggaran dan ketidakpastian administrasi tenaga honorer. Selama ini, banyak guru honorer bekerja tanpa kepastian hukum, standar upah yang jelas, maupun perlindungan kerja yang memadai.
Keadilan bagi Guru Honorer
Dari sisi keadilan kebijakan, Agie menekankan bahwa guru honorer telah mengabdi selama bertahun-tahun dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat. Namun, banyak dari mereka menerima upah di bawah standar tanpa jaminan pensiun maupun kepastian status kerja.
Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan mekanisme transisi yang jelas agar penghapusan guru honorer tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Ia mendorong pemerintah memberikan afirmasi bagi guru honorer senior melalui jalur pengangkatan seperti PPPK maupun bentuk rekognisi atas kontribusi mereka selama ini.
Agie juga menilai pemerintah perlu memperkuat formulasi kesejahteraan guru, memperbaiki sistem penggajian dan tunjangan. Selain itu, memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola kebutuhan tenaga pendidik sesuai kondisi masing-masing wilayah juga menjadi aspek penting.
“Evaluasi kebijakan jangan hanya berfokus pada kepatuhan administratif. Tetapi juga harus melihat dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan keadilan bagi tenaga pendidik,” pungkasnya.
Penulis: Maia Chaerunnisa
Editor: Yulia Rohmawati
