Transformasi demografi global menuju populasi yang semakin tua tengah berlangsung dengan cepat. Dalam beberapa dekade terakhir, harapan hidup manusia mengalami peningkatan pesat seiring kemajuan di bidang kesehatan, gizi, dan kondisi kehidupan. Di kawasan Asia Tenggara, fenomena serupa terjadi meski dengan warna dan tantangan tersendiri mengingat heterogenitas tingkat pembangunan dan akses layanan antar serta dalam negeri.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar keempat di dunia juga tengah memasuki fase transisi menuju masyarakat yang menua. Meski capaian signifikan telah diraih dalam hal infrastruktur dan akses kesehatan, disparitas yang mendalam masih membayang. Manfaat peningkatan harapan hidup lebih banyak dinikmati kelompok tertentu di perkotaan, sementara banyak desa terpencil justru bergulat memenuhi kebutuhan dasar termasuk layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi lansia. Untuk itu, kajian mendalam mengenai tantangan nyata yang dihadapi lansia rentan serta upaya penanganannya sangat diperlukan.
Studi kasus di Kabupaten Trenggalek ini bertujuan memahami sejauh mana lansia pedesaan mampu mengakses layanan publik penting seperti kesehatan, jaminan sosial, dan infrastruktur pendukung. Secara garis besar, temuan studi ini mengkonfirmasi adanya kemajuan nyata dalam hal perluasan fasilitas khusus lansia dan program terkait lainnya. Namun di sisi lain, akses dan pemanfaatan layanan masih terhambat kendala sistemik finansial, geografis, dan sosiokultural yang mendalam.
Lebih lanjut, mayoritas lanjut usia pedesaan bergantung pada dukungan keluarga terbatas dan serabutan dari pekerjaan informal untuk bertahan hidup. Kondisi ini tentu sangat berisiko dan rentan secara finansial, apalagi bila ada pembiayaan kesehatan mendadak atau kebutuhan mendesak lainnya. Di sisi mobilitas dan infrastruktur, minimnya fasilitas ramah lanjut usia seperti trotoar, fasilitas transportasi hingga desain bangunan yang buruk semakin memperparah isolasi sosial dan keterbatasan pergerakan para lanjut usia. Kondisi minimnya akses terhadap fasilitas dan infrastruktur ramah lanjut usia di pedesaan, yang sangat memprihatinkan dan kontraproduktif bagi upaya peningkatan kualitas hidup kelompok rentan lanjut usia ini, menjadi tantangan serius yang perlu segera ditangani.
Temuan studi ini menegaskan urgensi merumuskan kontrak sosial baru berlandaskan komitmen bersama untuk mengatasi multidimensi kerentanan yang dialami lanjut usia miskin pedesaan. Dibutuhkan terobosan luar biasa baik dalam kebijakan, program, alokasi anggaran, hingga pola pikir keberpihakan pada kelompok marginal ini. Investasi mendesak diperlukan guna memperluas cakupan, menaikkan besaran manfaat dan kualitas sistem jaminan sosial agar lanjut usia tidak hidup dalam keterbatasan finansial di masa tua renta.
Selain itu, peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan transportasi yang responsif gender dan usia mutlak diperlukan demi menjaga independensi, partisipasi sosial dan ekonomi kelompok rentan ini. Lebih dalam lagi, transformasi mindset dan paradigma ke arah yang benar-benar ramah dan inklusif bagi semua elemen masyarakat tua diperlukan. Sebuah realitas di mana martabat dan keberdayaan setiap individu lansia dijunjung tinggi, dan mereka tetap produktif berkarya serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
Meski tantangan di Kabupaten Trenggalek masih besar, kawasan ini berpotensi merintis terobosan melalui optimalisasi model tata kelola dan kebijakan publik yang partisipatif serta peka konteks lokal. Dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah serta pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam setiap tahapan kebijakan, diharapkan respons penanganan masalah sosial ekonomi yang dihadapi populasi rentan seperti lanjut usia dapat lebih tepat sasaran dan kolaboratif.
Beberapa rekomendasi konkret yang dapat dipertimbangkan antara lain, pertama, program insentif dan pelatihan SDM kesehatan khusus perawatan geriatri guna mengoptimalkan rasio tenaga medis dan mengurangi disparitas. Kedua, reformasi komprehensif sistem jaminan sosial guna mengurangi tekanan finansial lanjut usia miskin melalui subsidi silang. Ketiga, wajib setiap pengembangan fasilitas umum publik baru harus ramah gender dan usia, misalnya trotoar, fasilitas angkutan, hingga gedung.
Intinya, suksesnya upaya pengendalian masalah kesejahteraan lanjut usia bergantung pada komitmen bersama pemangku kepentingan. Dibutuhkan mobilisasi sumber daya dan koordinasi multidisiplin serta lintas sektoral, dengan melibatkan para lanjut usia dan keluarga sebagai mitra sejajar dalam merumuskan kebijakan. Prosesnya harus dimulai dengan pemetaan partisipatif masalah prioritas hingga monitoring evaluasi program dan kebijakan terkait agar benar-benar responsif gender dan usia. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan adaptif ini, diharapkan multidimensi tantangan kesejahteraan yang dihadapi populasi rentan dapat diatasi secara lestari.
Penulis: Erna Setijaningrum, Suhaimi Samad, Rochyati Wahyuni Triana
Jurnall: Graying with dignity: Negotiating public service delivery amidst gaps in the welfare of rural Trenggalek檚 aging population
