Dengue atau demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi momok yang mengancam kesehatan masyarakat, khususnya di kota-kota besar seperti Banjarmasin. Data menunjukkan bahwa kasus DBD di Banjarmasin mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ironisnya, di tengah lonjakan kasus tersebut, fogging攜ang seharusnya menjadi bagian dari upaya pengendalian nyamuk攋ustru kerap dijadikan alat kepentingan politik ketimbang solusi berbasis kesehatan masyarakat.
Fogging atau pengasapan memang menjadi metode yang populer untuk membunuh nyamuk dewasa penyebar virus dengue. Namun, efektivitasnya sering kali diperdebatkan, terutama ketika tidak diimbangi dengan upaya pengendalian jentik secara berkelanjutan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa fogging di Banjarmasin banyak dilakukan bukan atas dasar kebutuhan epidemiologis, melainkan lebih karena desakan masyarakat atau bahkan untuk tujuan politis, seperti menjelang masa kampanye.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Juhairiyah dkk. yang dipublikasikan di Jurnal Kesehatan Lingkungan, terungkap bahwa masih banyak pelaksanaan fogging di Banjarmasin yang tidak mengikuti standar prosedur operasional (SOP) yang benar. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya data peta resistensi nyamuk terhadap insektisida. Akibatnya, penggunaan insektisida yang sama terus-menerus tanpa rotasi justru mempercepat timbulnya resistensi pada populasi nyamuk. Lebih jauh, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa pengendalian DBD di Banjarmasin masih menghadapi berbagai tantangan serius. Selain keterbatasan tenaga ahli entomologi di tingkat kota dan puskesmas, koordinasi lintas sektor juga dinilai lemah. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa sebagian besar pelaksanaan fogging di masyarakat dilakukan secara swadaya tanpa pengawasan dari dinas kesehatan. Fogging yang dilakukan oleh warga sendiri, atau oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, cenderung mengabaikan dosis, jenis insektisida yang sesuai, hingga waktu penyemprotan yang efektif.
Fenomena politisasi fogging juga menjadi sorotan. Di tengah ketidakpastian informasi dan masih kuatnya persepsi masyarakat bahwa fogging adalah solusi utama DBD, beberapa oknum memanfaatkan kegiatan fogging untuk menarik simpati publik, khususnya saat menjelang pemilihan kepala daerah atau legislatif. Fogging menjadi ajang pencitraan, bukan lagi berbasis pada kebutuhan pengendalian vektor yang tepat.
Padahal, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pengendalian nyamuk yang efektif harus berbasis pada pendekatan terpadu. Fogging hanya dianjurkan dalam situasi darurat, ketika ada lonjakan kasus, dan harus diikuti dengan upaya utama yaitu pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Sayangnya, program PSN di Banjarmasin seperti gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik (G1R1J) dilaporkan tidak berjalan optimal. Kurangnya partisipasi masyarakat dan minimnya dukungan anggaran menjadi hambatan utama.
Dampak dari pola pengendalian yang tidak efektif ini sangat jelas. Selain meningkatnya kasus DBD dari tahun ke tahun, muncul juga potensi bahaya yang lebih besar, yakni resistensi nyamuk terhadap insektisida. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka insektisida yang digunakan untuk fogging akan semakin tidak efektif, dan wabah DBD bisa menjadi lebih sulit dikendalikan.
Dalam kondisi ini, Banjarmasin membutuhkan langkah korektif yang serius. Pemerintah kota bersama dengan dinas kesehatan perlu segera melakukan pemetaan status resistensi nyamuk terhadap insektisida. Data ini menjadi kunci untuk menentukan jenis insektisida apa yang masih efektif digunakan. Selain itu, perlu ada kebijakan tegas untuk melarang pelaksanaan fogging yang tidak sesuai prosedur, termasuk yang dilakukan untuk kepentingan politik.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang entomologi kesehatan, juga menjadi kebutuhan mendesak. Tenaga ahli ini akan bertugas untuk melakukan surveilans, pengawasan penggunaan insektisida, hingga edukasi kepada masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas perlu dihidupkan kembali. PSN dan gerakan G1R1J harus diaktifkan dengan dukungan anggaran yang memadai serta pengawasan yang ketat.
Akhirnya, kunci utama pengendalian DBD adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor terkait. Tanpa komitmen bersama, DBD akan terus menjadi ancaman dan fogging akan tetap menjadi ritual tahunan yang lebih banyak dipenuhi oleh kepentingan politik ketimbang upaya kesehatan yang berbasis bukti ilmiah.
Penulis: Prof. Dr. Ririh Yudhastuti, drh, M.Sc
Informasi detail terkait artikel dapat dilihat pada:
