UNAIR NEWS – Seorang politikus perempuan Korea Selatan bernama Yong Hye In menjadi pembicaraan publik setelah tampil di konferensi pers sambil menggendong putranya yang masih balita. Dalam momen tersebut, dia mengecam kebijakan ‘anti-anak’ di Korea Selatan. Kecaman itu ia sampaikan dalam pidato di hadapan media di Majelis Nasional, Seoul, Korea Selatan, bertepatan dengan Hari Anak beberapa waktu lalu.
Permasalahan Struktural dan Kultural
Menanggapi hal tersebut, Dosen Politik, Gender dan Demokrasi 51动漫 (UNAIR) memberikan opininya. Menurutnya, aksi politisi Korea Selatan itu menjadi aksi simbolik permasalahan kesetaraan gender secara struktural serta kultural. Khususnya bagi perempuan dan anak. Tidak hanya itu, menurutnya politikus tersebut turut serta menyuarakan rasa frustasi masyarakat Korea Selatan yang masih melanggengkan budaya patriarki.
Selanjutnya, aksi simbolis itu menyoroti beban ganda yang sering perempuan alami dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk, dalam urusan politik dan pekerjaan. Dalam hal itu menyangkut peran perempuan yang memiliki beban ganda dalam menjalani karir dan keluarga.
淒ia punya akses untuk melakukan komunikasi politik dengan media. Ini merupakan salah satu puncak bentuk protes secara simbolik atas permasalahan ketidakadilan gender di Korea Selatan, jelas Febby yang juga pernah melakukan penelitian lapangan tentang desentralisasi kebijakan kesehatan ibu dan anak di Uganda, Afrika.
Apresiasi Perjuangan Keadilan Gender
Febby melihat bahwa langkah yang diambil tersebut tentunya berhak mendapatkan apresiasi dalam memperjuangkan keadilan gender. Hal ini juga menjadi shock therapy untuk pemerintah Korea Selatan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih mengutamakan perspektif gender. Terlebih jika menyangkut kebijakan publik tentunya juga harus mengkaji poin kesetaraan gender.
淛ika Korea Selatan dianggap negara maju, dan negara maju itu masih bermasalah gender, maka hal tersebut menjadi indikator pembangunan berkelanjutan tersebut tidak berjalan dengan baik, jelas Febby.
Sadarkan Kesetaraan Gender
Kejadian ini juga menjadi refleksi bagaimana melihat bentuk frustasian seorang politisi terhadap pemerintah yang tidak serius menegakkan kebijakan berspektif gender bagi masyarakat luas. Representasi tersebut juga menggambarkan suara jutaan keluarga masyarakat Korea Selatan yang merasa dirugikan dengan kebijakan yang hanya berpihak pada satu gender.
淢asyarakat dan komunitas internasional melihat keadilan gender begitu buruk. Pasti ada tekanan internasional yang akan diberikan pada Pemerintah Korea Selatan. Yaitu membawa peran reformasi struktural dan kultural pada setiap kebijakan, pungkas Febby. (*)
Penulis : Satriyani Dewi Astuti
Editor : Binti Q. Masruroh
