UNAIR NEWS – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji wacana penerapan kebijakan satu orang satu akun media sosial. Kebijakan yang bertujuan untuk memerangi akun anonim dan hoaks ini menuai pro-kontra di masyarakat. Terkait hal ini, Akademisi Pemerhati Kebijakan Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 51动漫 (UNAIR) turut memberi perspektif kritis.
Dosen FISIP UNAIR, Titik Puji Rahayu SSos MComms PhD menyoroti bahwa kebijakan ini justru berpotensi besar memangkas penyebaran informasi positif. Menurutnya, media sosial bukan hanya sarana hoaks, melainkan juga tempat penyebaran informasi yang bermanfaat dan mampu memberdayakan masyarakat.
淗al lain yang juga menjadi poin kritik, kalau berpikir bahwa mengurangi akun akan mengurangi penyebaran hoaks itu seolah-olah cara berpikirnya bahwa satu akun hanya akan menyebarkan satu hoaks, padahal satu akun bisa menyebarkan ratusan ribuan hoaks. Jadi ini yang jadi unit analisisnya itu akunnya apa jumlah hoaksnya, ucapnya.
Fakta Persebaran Hoaks
Lebih lanjut, Titik menegaskan bahwa kebijakan ini belum menyentuh akar masalah. Menurutnya. fakta yang terjadi menunjukkan bahwa persebaran hoaks atau informasi salah mayoritas disebabkan oleh bot bukan akun organik milik manusia. Ia menilai pendekatan ini kurang efektif dan justru menghukum kelompok yang salah.
淛adi yang banyak menyebarkan hokas itu biasanya adalah bot, tapi kenapa yang dihukum justru manusia yang dia bukan merupakan bot atau automated social media in system. Jadi sebuah aplikasi yang dirancang untuk berperilaku di media sosial seolah-olah dia manusia padahal sebetulnya adalah software, jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa memiliki banyak akun pada saat ini adalah hal yang wajar dan umumnya memiliki tujuan spesifik. 淢aka mereka punya suatu akun yang memang mereka tujukan untuk merepresentasikan citra profesional mereka. Di sisi lain mereka juga punya akun yang itu sifatnya untuk pertemanan, di mana mereka lebih lugas menyampaikan mereka siapa adanya, paparnya.
Solusi Fundamental
Menyikapi hal tersebut, Titik menawarkan sebuah solusi yang lebih fundamental. Menurutnya, masyarakat yang sejahtera dan teredukasi akan lebih kebal terhadap misinformasi dan tidak mudah menyebarkan hoaks. 淓dukasi kepada masyarakat untuk mereka tidak sembarangan menyebarkan informasi jika mereka tidak memahami informasi, terangnya.
Pada akhir, Titik mengajak pemerintah untuk lebih berpihak dan fokus kembali pada pengembangan industri digital nasional. 淪aya rasa pemerintah lebih baik fokus membangkitkan industri media digital, sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Benefitnya bukan hanya benefit politik dalam artian berpendapat, berdemokrasi, tapi juga ada benefit ekonomi, benefit sosio-kultural, pungkasnya.
Penulis: Mohammad Adif Albarado
Editor: Ragil Kukuh Imanto
