UNAIR NEWS Rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2030-2032 dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyatakan bahwa rencana ini segera dilaporkan kepada Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.
Menanggapi itu, Dosen Ilmu Ekonomi Rumayya Batubara SE M Reg Dev Ph D menjelaskan bahwa kebutuhan energi Indonesia yang sangat besar menjadikan PLTN sebagai peluang investasi yang menjanjikan.
淜ita salah satu negara dengan kebutuhan energi terbesar di dunia. Ini bisa jadi magnet bagi investor, baik asing seperti dari Rusia dan Amerika, maupun domestik seperti BUMN energi, jelasnya.
Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025 hingga 2034, PLTN bahkan sudah ditargetkan menyuplai 1 gigawatt energi. Rumayya menyebutkan bahwa stabilitas pasokan listrik dari PLTN menjadi nilai tambah untuk kawasan luar Jawa yang masih rentan terhadap pemadaman.
Dampak Ekonomi
Dari sisi ekonomi, ia memaparkan bahwa pembangunan PLTN akan memberikan dampak signifikan baik dalam jangka pendek maupun panjang. 淒alam lima tahun pertama, sektor konstruksi dan industri pendukung akan mendorong PDB. Bahkan bisa menyerap hingga 30 ribu tenaga kerja langsung, ungkapnya.
Setelah beroperasi, PLTN diharapkan menurunkan harga listrik, meningkatkan daya saing industri nasional, dan menciptakan ribuan pekerjaan baru di sektor manufaktur dan energi.
Harga Listrik
Terkait biaya produksi energi, Rumayya menjelaskan bahwa efisiensi PLTN dapat menekan tarif listrik hingga Rp1.000 per kilowatt-jam. Namun, ia mengingatkan adanya risiko pembengkakan biaya konstruksi. 淜alau biaya membengkak, tarif bisa naik sampai 0,12 USD/kWh, lebih mahal dari rata-rata biaya produksi PLN saat ini, yakni 0,07 USD/kWh, ujarnya.
Tantangan Regulasi
Meski menjanjikan, proyek PLTN tetap memiliki tantangan berat. Rumayya menekankan perlunya kesiapan SDM berteknologi tinggi, industri pendukung dalam negeri, serta pengelolaan limbah nuklir yang aman dan efisien.
淚ni industri high-tech. Kalau kita tak punya SDM dan material pendukung, risikonya besar, baik dari sisi ekonomi maupun keselamatan, tuturnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi regulasi lintas sektor dan dukungan fiskal seperti tax holiday serta insentif bea impor. 淭anpa regulasi yang matang, proyek ini bisa tertunda atau bahkan gagal. Perlu juga kontrak jangka panjang dengan PLN agar listrik dari PLTN benar-benar tersalurkan, tutupnya.
Penulis : Rosali Elvira Nurdiansyarani
Editor : Khefti Al Mawalia
