UNAIR NEWS – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan lembaga yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Pakar ekonomi kesehatan, Prof dr Hasbullah Thabrany MPH Dr PH menyebut bahwa BPJS Kesehatan masih belum sehat artinya BPJS Kesehatan masih belum menjadi sebuah badan yang diharapkan seperti di negara lain. Isu tersebut dibahas dalam kegiatan Kuliah Tamu yang dilaksanakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UNAIR pada Rabu (21/5/2025) di Auditorium Candradimuka Kampus MERR-C UNAIR.
Prof dr Hasbullah Thabrany MPH Dr PH menyatakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki prinsip utama yaitu ekuitas egaliter. Artinya, semua orang yang memerlukan layanan kesehatan bisa mendapatkan hak dilayani. Ia menyebut bahwa saat ini prinsip tersebut masih belum dapat dicapai hingga 100 persen.
淭api sudah sebagian dapat dilayani, sebagian lain belum. Sehingga bisa dikatakan BPJS Kesehatan belum sehat 100 persen tetapi juga tidak lagi sakit, ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa idealnya BPJS Kesehatan mampu melayani semua orang yang sakit. Artinya pelayanan yang diberikan tidak memandang jumlah iuran yang dibayarkan, kondisi ekonominya, dan latar belakang seseorang.
淪emua yang sakit harus bisa diobati tanpa melihat isi kantongnya, pendidikan, agama, sukunya dari mana, tutur mantan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) itu.
dr Hasbullah juga menyebut bahwa ranking sistem kesehatan Indonesia masih rendah. Ia mengutip data dari World Economic Forum yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 sistem kesehatan Indonesia berada pada peringkat 95, lebih rendah dari pada Malaysia, Thailand, Vietnam, dan China. Rendahnya sistem kesehatan Indonesia mengindikasikan BPJS Kesehatan masih belum bisa dikatakan sehat.
淜alau sekarang masih ranking 80-an jadi masih sakit atau belum sehat, ucapnya.
Lebih lanjut mantan anggota tim penyusun Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) 2001-2004 itu menerangkan bahwa komitmen suatu negara terhadap kesehatan dapat digambarkan dari porsi belanja kesehatan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. dr Hasbullah menunjukkan data bahwa belanja kesehatan publik di Indonesia masih rendah jika dibandingkan negara lain seperti China.
淏elanja kesehatan publik tahun 2023 kita hanya 0,7 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Kira-kira kalau kita punya penghasilan 10 juta sebulan maka kita cuma mengeluarkan 70 ribu untuk kesehatan, terangnya.
Menurutnya, banyaknya porsi belanja kesehatan publik dapat menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat. Porsi belanja kesehatan yang terlalu rendah berakibat pada rendahnya pembayaran biaya layanan kesehatan. Pembayaran yang terlalu rendah itulah yang dapat menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan ke masyarakat menjadi kurang memuaskan.
淏agaimana mungkin rumah sakit, dokter, perawat dapat melayani dengan baik kalau dibayar dengan asal, ungkap dr Hasbullah.
Penulis: Septy Dwi Bahari Putri
Editor: Khefti Al Mawalia
