UNAIR NEWS – Kontestasi Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 telah mengesahkan presiden dan wakil presiden baru untuk Indonesia. Momentum itu menjadi ajang pendistribusian posisi-posisi strategis, seperti menteri hingga komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada para pendukung pihak yang menang.
Pada umumnya, mereka yang duduk di posisi strategis BUMN ini berlatar belakang politik yang kuat. Dalam ilmu keuangan, kondisi ini disebut koneksi politik perusahaan. Hal itu sebagai bentuk kompensasi atas dukungan yang mereka berikan selama proses pemilu.
Berdasarkan kajian itu, Prof Dr Rahmat Setiawan SE MM, dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis 51动漫 (UNAIR) membahas lebih lanjut mengenai fenomena koneksi politik dan kajian terhadap kinerja perusahaan dari perspektif keuangan. Pengukuhan guru besar itu berlangsung pada Rabu (18/12/2024) bertempat di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen, Kampus MERR-C UNAIR.
淭idak hanya di BUMN, fenomena koneksi politik juga terjadi di perusahaan swasta di Indonesia. Sekitar 75 persen perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki koneksi politik demi menjamin kelancaran bisnisnya, katanya. Keberadaan koneksi politik dalam perusahaan dan bagaimana peran pentingnya bagi kinerja perusahaan menjadi sebuah pertanyaan penting yang perlu dijawab.
Teori Keuangan
Dalam risetnya, Prof Rahmat menggunakan setidaknya tiga teori. Pertama, guru besar itu memaparkan tentang teori keagenan. 淢anajer dan pemegang saham pengendali yang terkoneksi politik cenderung memiliki perilaku oportunis lebih besar dibanding manajer dan pemegang saham pengendali yang tidak terkoneksi politik. Oleh karena itu, dalam perspektif teori keagenan, koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, terangnya.
Namun, sebaliknya, pada teori resource based view, koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pasalnya, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bersumber dari pemerintahan. Selain itu, teori resource dependency juga menjelaskan bahwa koneksi politik membuat perusahaan mampu menjamin ketersediaan sumber daya, meliputi manusia, modal, material, teknologi, metode, lahan, dan pasar.
Realita Lapangan
Menilik realitanya, riset empiris menyatakan bahwa di negara-negara dengan sistem hukum kuat dan tingkat korupsi rendah, umumnya negara maju, koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 淪ebaliknya, pada negara dengan sistem hukum lemah dan korupsi tinggi, umumnya di negara berkembang, menunjukkan adanya hubungan positif antara koneksi politik terhadap kinerja keuangan perusahaan, paparnya.
Artinya, koneksi politik lebih banyak terjadi di negara dengan sistem hukum lemah, yang juga berbanding lurus dengan tingginya korupsi di negara tersebut. Hal itu terjadi sebagai upaya perusahaan untuk mempertahankan operasional bisnisnya.
淢eskipun masalah keagenan juga akan meningkat dengan adanya koneksi politik perusahaan, namun manfaat dari koneksi politik masih lebih besar dari biaya keagenan pada perusahaan di negara dengan sistem hukum lemah dan tingkat korupsi tinggi, lanjutnya
Rekomendasi
Atas risetnya, dosen program studi manajemen itu merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia, terutama pada perundang-undangan pemberantasan korupsi. Selain itu, penegakan hukum juga harus terealisasi tanpa pandang bulu.
淒engan kuatnya sistem hukum maka keberadaan koneksi politik menjadi tidak diperlukan lagi bagi perusahaan untuk menjamin kelancaran bisnisnya, lanjutnya. Dengan demikian, perusahaan menjadi dapat fokus pada faktor-faktor non politis dan meningkatkan kinerja keberlanjutan, seperti Good Corporate Governance (GCG), dan Environmental, Social, and Governance (ESG).
Sistem hukum yang kuat, lanjut Prof Rahmat, menurunkan tingkat koneksi politik perusahaan dan tingkat relasi antara bisnis dan politik. 淢enurunnya relasi ini menurunkan tingkat korupsi di level negara, sehingga dapat menyebabkan alokasi dana dan sumber daya yang dimiliki negara menjadi lebih efektif dan efisien dalam mendukung program-program Pemerintah. Akhirnya, cita-cita Indonesia untuk menjadi negeri yang sejahtera dan gemah ripah loh jinawi akan terwujud, aamiin ya Robbal alamin, tutupnya.
Penulis : Febriana Putri Nur Aziizah
Editor : Khefti Al Mawalia
