Tantangan global terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk membangun institusi pemerintahan yang kuat dan mendukung supremasi hukum. Literatur akademik tentang tata pemerintahan yang baik, kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan telah berkembang pesat, di mana peran tata kelola untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terutama telah ditangani dari sudut pandang konsepsi dan normatif. Namun, Laporan Kemajuan SDG Asia dan Pasifik tahun 2019 menunjukkan bahwa kawasan ini tertinggal dalam mengimplementasikan sebagian besar SDG. Masalahnya, pemerintah di beberapa negara relatif pasif dan menghadapi berbagai tantangan. Sementara itu, pemerintah adalah akselerator SDGs untuk berkolaborasi lintas sektor kebijakan dan menetapkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait di luar siklus politik jangka pendek. Dengan demikian, dengan memberikan ide dan solusi untuk membangun kebijakan pembangunan berkelanjutan yang kuat, edisi khusus ini pada akhirnya dapat berkontribusi pada implementasi SDGs yang lebih efektif di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.
Tata pemerintahan yang baik dan kebijakan publik berdampak signifikan dan positif terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama bagi negara-negara berkembang. Edisi khusus ini bertujuan untuk mengumpulkan serangkaian makalah yang koheren berdasarkan penelitian dan diskusi tentang bagaimana dan sejauh mana tata pemerintahan yang baik dan kebijakan publik dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Fitur utama dari edisi khusus ini adalah diskusi tentang bagaimana tata pemerintahan yang baik dan kebijakan publik dapat mempromosikan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dalam mengelola sumber daya manusia, alam dan ekonomi, demokrasi dan supremasi hukum di semua tingkatan yang tergabung dalam strategi pemerintah.
Penulis: Intan Soeparna
Jurnal:
