UNAIR NEWS Efek domino penutupan Selat Hormuz oleh Iran dampaknya sudah mulai menyebar ke bidang energi di Indonesia. Pemerintah secara resmi telah melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada April 2026. Efek kenaikan tersebut telah menimbulkan beberapa keresahan di masyarakat terkait inflasi hingga migrasi konsumsi BBM.
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR, Prof Wasiaturrahma yang akrab disapa Prof Rahma Gafmi menuturkan kenaikan tersebut diproyeksikan akan berkontribusi terhadap inflasi nasional sebesar 0,06%. Namun, tekanan nilai tukar rupiah yang sudah mendekati angka Rp 17.200 per dolar AS. Hal tersebut berpotensi mendorong inflasi ke level yang lebih tajam. 淗arga dapat bervariasi antarprovinsi misalnya di Sumatera Utara atau Kalimantan harga cenderung lebih tinggi sekitar Rp 300 – Rp 600, ungkapnya.
Migrasi BBM sebagai Ancaman Fiskal
Risiko paling krusial selanjutnya adalah migrasi konsumsi BBM. Pengguna Dexlite berpotensi beralih ke Bio Solar. Sementara itu, pengguna Pertamax Turbo dapat beralih ke Pertamax. Jika terjadi secara masif, pemerintah terpaksa mengeluarkan anggaran kompensasi ke Pertamina lebih besar. Untuk meredam hal tersebut, perlu memperketat penggunaan QR Code di SPBU, integrasi sistem pembayaran dengan data kendaraan, hingga kunci otomatis kendaraan yang tidak berhak mengakses BBM subsidi. Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan tersebut menekankan pentingnya edukasi konsumen mengenai risiko kerusakan mesin apabila menggunakan BBM yang tidak sesuai spesifikasi.
Kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut dapat menjaga defisit anggaran yang diprioritaskan untuk BBM bersubsidi. Namun, apabila terjadi migrasi pengguna ke BBM bersubsidi langkah tersebut menjadi kurang tepat. 淛ika pengguna high-end justru lari ke BBM subsidi, maka tujuan awal untuk menghemat anggaran justru bisa berbalik menjadi beban karena volume subsidi yang jebol, ungkap Prof Rahma Gafmi.
Transformasi dan Solusi Jangka Panjang
Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 mengenai penetapan kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi berdasarkan spesifikasi mesin (CC) perlu segera rampung. Penyelesaian revisi tersebut merupakan langkah struktural daripada sekadar menaikkan harga. Seiring hal tersebut, dapat berlangsung proses transisi ke kendaraan listrik untuk menekan ketergantungan terhadap harga minyak dunia.
Pemerintah juga perlu menyiapkan ekosistem transportasi publik yang memadai guna menjaga aktivitas ekonomi ketika proses transisi kendaraan listrik berjalan. Prof Rahma Gafmi menyebutkan transformasi energi bukan respons sesaat akibat gejolak ekonomi dan politik melainkan investasi jangka panjang. 淭ransformasi ke kendaraan listrik (EV) bukan lagi sekadar tren lingkungan, melainkan telah menjadi alternatif strategis dan ekonomi yang sangat relevan di tengah volatilitas harga minyak dunia tahun 2026 ini. Peluang ini harus ditangkap oleh Pemerintah, pesannya.
Penulis: Yongki Eka Cahya
Editor: Ragil Kukuh Imanto
