UNAIR NEWS Fakultas Hukum (FH), 51动漫 kolaborasi bersama PUSKADIRA (Pusat Studi Kejaksaan dan Keadilan Restoratif) mendiskusikan peran kejaksaan. Sesi diskusi tersebut berfokus pada isu wewenang jaksa dalam hukum acara pidana.
Acara yang termasuk dalam Airlangga Law Festival 2023 ini mengusung tema 淢encari Posisi Ideal Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Mendatang pada Senin (23/10/2023). Dengan menghadirkan salah satu pemantik yaitu Prof Dr Nur Basuki Minarno SH MHum, Dosen FH UNAIR. Beliau juga merupakan Ketua PUSKADIRA FH UNAIR.
Melalui zoom meeting, Prof Nur Basuki Minarno menyampaikan 淧erjalanan Peran Jaksa dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Menurutnya kedudukan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung saling berdampingan.
淜ejaksaan RI sebenarnya meneruskan Indische Stratregeling, di mana menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Namun, mendapat penolakan karena kedua lembaga hukum tersebut memiliki fungsi berbeda, ujarnya.
Posisi Kejaksaan
Kemudian, Prof Nur menjelaskan Kejaksaan mempunyai kewenangan melakukan penyidikan lanjutan (terdiri dari penyidikan dan penuntutan). Proses penyidikan, tegasnya, tidak terpisahkan dari penuntutan.
淜ejaksaan menempati posisi sebagai instansi kunci dalam keseluruhan proses penyelenggaraan hukum pidana sejak awal sampai akhir. Maka berdasarkan asas Dominus Litis, jaksa berfungsi sebagai pengendali perkara, ungkapnya.
Prof Nur kembali melanjutkan pembahasan terhadap posisi Jaksa yang berbanding terbalik ketika menangani hukum acara pidana. Dia menguraikan pasal di KUHAP tidak menempatkan Kejaksaan sebagai dominus litis.
淒alam KUHAP, Jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan sehingga jaksa mendapat pengandaian sebagai kurir ke pengadilan. Tugasnya cukup memantau hasil pemeriksaan polisi tanpa terlibat dalam pengumpulan bukti, tuturnya.
Keadaan tersebut menurut Prof Nur menghambat proses hukum karena prapenuntutan berulang kali tidak terhindarkan. 淏anyak berkas perkara yang mondar-mandir sehingga memakan waktu lama. Padahal perkara harus segera masuk ke pengadilan, ujarnya.
KUHAP Tidak Pernah Revisi
Dalam penjelasannya, Prof Nur menyampaikan kritik mengenai KUHAP yang tidak pernah melakukan revisi. Dia menyayangkan RKUHAP yang sudah ada tidak kunjung tersahkan oleh DPR.
淜alau melihat RKHUAP sebenarnya sudah menempatkan jaksa sebagai dominus litis perkara pidana. Namun, perancangan aturan tersebut belum menjadi peraturan Undang-undang yang sah, tutupnya.
Penulis: Iratri Puspita
Editor: Nuri Hermawan
