Pernahkah terlintas di pikiran kita, kalau Hari Keadilan Sosial yang diperingati setiap 20 Februari itu sebenarnya bukan cuma soal bagi-bagi bantuan sosial atau kenaikan upah? Di era sekarang, ada ketidakadilan yang jauh lebih pelik tapi sering luput dari obrolan warung kopi, yaitu krisis iklim. Masalahnya sederhana tapi pahit. Dampak kerusakan lingkungan itu tidak pernah adil. Ia selalu memilih siapa yang paling lemah untuk dihantam duluan.
Selama ini kita mungkin merasa aman-aman saja saat berdiskusi di ruangan ber-AC yang dingin. Tapi di luar sana, ancaman nyata tidak lagi datang dari tumpukan berkas birokrasi, tapi dari air laut yang mulai masuk ke ruang tamu atau lumpur gunung yang siap menyapu rumah. Keadilan sosial di masa kini bukan lagi sekadar soal pembagian ekonomi, tapi soal siapa yang punya kemewahan untuk tetap bertahan hidup saat alam mulai menagih hutang akibat keserakahan manusia.
Mari kita lihat potret di pesisir utara Jawa, khususnya di Semarang dan Demak. Di sana, banjir rob bukan lagi tamu yang datang sekali setahun, tapi sudah jadi penghuni tetap. Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan kenyataan yang bikin merinding, yaitu permukaan tanah di sana turun lebih dari 10 sentimeter per tahun. Di sinilah ketimpangan modal terlihat sangat telanjang. Orang-orang berduit bisa dengan gampang meninggikan lantai rumah mereka berkali-kali atau sekalian pindah ke apartemen mewah di pusat kota yang lebih kering.
Tapi bagaimana dengan warga masyarakat biasa? Contohnya, penduduk di Kecamatan Sayung, Demak. Laporan lapangan terbaru mencatat ada sekitar 10 desa yang sudah hampir hilang dari peta. Bagi nelayan kecil atau buruh kasar di sana, air laut yang menggenangi rumah adalah lonceng kematian bagi masa depan mereka. Mereka tidak punya pilihan untuk pindah, karena tanah yang tenggelam itu adalah satu-satunya harta yang mereka punya. Inilah wajah asli ketidakadilan iklim, yaitu si miskin kehilangan rumah karena krisis yang bukan mereka ciptakan.
Ketidakadilan ini ternyata nggak cuma berhenti di pinggir pantai. Di daerah hulu, ceritanya sama pedihnya. Kita tentu masih ingat rentetan bencana banjir bandang yang menghantam Sumatra Barat sejak akhir 2024 sampai awal 2026 kemarin. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat puluhan nyawa melayang dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dalam sekejap mata.
Secara teknis, pemerintah mungkin bilang ini karena hujan ekstrem. Tapi secara sosial, ini adalah masalah keadilan yang akut. Sementara hutan di hulu dikonversi jadi lahan komersial yang cuma menguntungkan segelintir pemilik modal, rakyat di kaki gununglah yang harus menyambut terjangan lumpur dan batu saat alam kehilangan daya serapnya. Si kaya memetik profit dari eksploitasi lahan, si miskin memanen maut dari dampaknya.
Anehnya, narasi yang sering kita dengar di media sering kali membias. Bencana ini sering dianggap sebagai takdir atau murni faktor alam. Kita sering diminta melakukan aksi kecil seperti mengurangi sedotan plastik yang tentu saja baik, tapi kita jarang diajak melihat kerusakan sistemik yang dilakukan industri besar. Laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dengan tegas menyebutkan bahwa ambisi pertumbuhan ekonomi sering kali mengorbankan keselamatan warga demi investasi. Narasi “semua orang salah” ini sebenarnya cuma cara untuk menenangkan publik tanpa mau menyentuh akar masalah yang sebenarnya.
Masalah semakin runyam kalau kebijakan publik cuma terpaku pada grafik investasi yang naik, tanpa peduli siapa yang rumahnya jadi tenggelam atau hutannya gundul. Kita sering lupa bertanya: siapa yang menanggung sampahnya? Siapa yang kehilangan air bersihnya? Ketidakadilan iklim ini berbahaya karena sifatnya permanen. Kalau sebuah desa di Demak sudah tenggelam atau sebuah kampung di Sumatra Barat rata dengan tanah, nggak ada kebijakan ekonomi mana pun yang bisa mengembalikan kenangan dan nyawa mereka.
Kalau kita terus diam, kita sedang membiarkan munculnya kasta baru: “kasta yang selamat” dan “kasta yang tenggelam”. Kita akan kehilangan rasa kemanusiaan kalau membiarkan kelompok rentan sendirian menanggung beban dari gaya hidup mewah orang lain. Oleh karena itu, Hari Keadilan Sosial harus menjadi momentum untuk menuntut kebijakan yang berpusat pada manusia (human-centric). Keadilan iklim tidak berarti semua orang harus paham teori sains yang rumit, melainkan keberanian untuk mempertanyakan tanggung jawab negara dalam melindungi ekosistem dari hulu hingga hilir. Hak atas lingkungan yang sehat adalah hak asasi yang setara dengan hak untuk makan. Sikap kritis untuk mengawal kebijakan, seperti penghentian deforestasi di Sumatra atau pengendalian air tanah di Jawa adalah aksi nyata membela keadilan.
Pada akhirnya, krisis iklim hanyalah cermin dari ketidakadilan yang selama ini kita biarkan. Alam bisa menjadi pedang bermata dua: ia bisa menghidupi kita, atau ia bisa menghukum kita akibat keserakahan yang tidak merata. Mari belajar untuk tidak lagi pasif menghadapi narasi lingkungan yang semu. Jadilah warga yang peka bahwa setiap pohon yang tumbang di hulu Sumatra atau setiap sentimeter air yang naik di pesisir Jawa adalah ancaman langsung bagi saudara kita yang paling tidak berdaya. Dengan begitu, keadilan sosial tidak lagi menjadi slogan tahunan, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan oleh seluruh warga negara dari puncak gunung hingga ke batas pasang air laut.
Penulis: Ainnur Ayu Nanda Agustin (Mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, , 51动漫).
