Jokowi setia melanjutkan doktrin nonblok dalam politik luar negeri Indonesia. Pola pikir non-blok tertanam dalam pembuatan kebijakan luar negeri, sampai-sampai menjadi respons default ketika pilihan sulit harus diambil. Sikap pemerintahan Jokowi terhadap konflik Rusia-Ukraina merupakan gambaran terkini dari kecenderungan tersebut.
Satu hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan agresi terhadap Ukraina, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan pernyataan yang merujuk pada 渢ujuan dan prinsip Piagam PBB dan Hukum Internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah dan menyatakan bahwa 渢he serangan militer terhadap Ukraina tidak dapat diterima. Namun, pernyataan tersebut tidak menggunakan kata “invasi”, tidak menyebutkan nama negara yang menyerang/menyerang, dan tidak menyebutkan secara spesifik Rusia. Akibatnya, kritik dalam dan luar negeri mengkhawatirkan sikap Indonesia yang ambigu dan kaku. Beberapa hari kemudian, Indonesia menunjukkan gestur yang lebih kuat dengan bergabung dalam paduan suara komunitas internasional yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk Rusia. Meskipun demikian, Jakarta terus menghindari mengidentifikasi Rusia sebagai agresor dan sebaliknya berfokus pada kebutuhan mendesak untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Ukraina yang terkena dampak perang dan mengatasi dampak ekonomi global perang. Ada juga beberapa pertimbangan praktis di balik tanggapan ambivalen Indonesia terhadap perang di Ukraina. Ada keinginan bawaan untuk tidak menyinggung Rusia yang hubungan ekonominya dengan Indonesia semakin berkembang. Misalnya, volume perdagangan Indonesia dengan Rusia meningkat sekitar 2,2 persen per tahun antara 2016 dan 2021. Rusia bahkan menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam megaproyek Jokowi untuk membangun ibu kota baru. Di bidang militer, Rusia menjadi alternatif potensial penyedia alutsista bagi Indonesia, khususnya jet tempur Sukhoi.
Nonblok dalam konflik Ukraina belum membawa manfaat yang jelas bagi Indonesia. Pasokan militer Rusia ke Indonesia telah dibatasi karena sanksi Amerika. Lebih mendasar lagi, kegigihan untuk mengadopsi posisi kenyamanan pragmatis di bawah doktrin non-blok menghasilkan keputusan yang menghindari risiko dalam kebijakan luar negeri, sehingga membatasi keagenan Indonesia dalam semangat bebas aktif dan menghambat kemampuan india untuk secara maksimal memanfaatkan jaringan kemitraannya yang luas dengan semua pihak. kekuatan besar yang mencakup kemitraan strategis dengan Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat, serta pengaturan serupa dengan Inggris, Prancis, Kanada, dan beberapa kekuatan baru di Timur Tengah, Afrika, dan Latin Amerika.
Penulis: I Gede Wahyu Wicaksana
Jurnal:
