Ideologi nasional seringkali dijadikan alat untuk melegitimasi tindakan pemerintah. Kajian ini berupaya mengkaji bagaimana elit pemerintah menggunakan ideologi Pancasila untuk melegitimasi kebijakan publik di era pandemi COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan metodologis reflektif-interpretatif yang membumi dalam kerangka wacana post-foundational, penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan kontroversial yang diterapkan selama pandemi COVID-19 cenderung didukung dan dibenarkan karena keselarasan dengan ideologi Pancasila. Upaya-upaya ini terutama dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah yang mendukung kebijakan-kebijakan ini. Mewakili rezim yang berkuasa, para aktor pemerintah ini secara konsisten menegaskan ketaatan pada sila- sela Pancasila atau menyebut diri sebagai yang paling 淧ancasilais.
Strategi inilah yang menjadi ciri utama pemanfaatan Pancasila dalam melegitimasi kebijakan publik di masa pandemi. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa rezim politik yang ada cenderung menafsirkan ajaran Pancasila sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Hasil studi ini membenarkan bahwa dalam konteks kebijakan yang ditujukan untuk menangani pandemi COVID-19, kebijakan yang diambil cenderung pro-kapitalis, anti-demokrasi, dan bahkan anti-intelektual. Meski demikian, bagi rezim yang berkuasa, kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan ideologi Pancasila. Studi ini menyimpulkan bahwa Pancasila sebagian besar digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.
Penulis: Dr. Adam Amin Bahar, S.IP., M.KP.
DOI:
