Humas (19/8/2023) | Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat. Pemilu 2024 yang diselenggarakan secara serentak tentu mengakibatkan semakin banyak perkara perselisihan yang perlu diselesaikan. Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 – 30 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan ini mengundang seluruh pengurus dan anggota APHAMK se-Indonesia. 2 (anggota) anggota APHAMK tersebut yaitu dosen Fakultas Hukum 51动漫 (FH UNAIR) dan Dri Utari merupakan pengajar hukum tata negara di FH UNAIR sekaligus Kepala Bagian Hukum Tata Negara FH UNAIR. Alumni FH UNAIR yang lulus pada tahun 2001 lalu itu juga mengajar mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Tata Negara, Hukum Pemilihan Umum, dan Ilmu Negara.
Selain Dri, terdapat 49 peserta lain yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut meliputi pemaparan materi dari tokoh-tokoh sentral hukum tata negara di Indonesia, seperti Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.; Dr. Fajar Laksono; Pan M. Faiz, S.H., M.CL., PhD; Prof. Dr. H. M. Galang Asma, S.H., M.Hum; dan ahli-ahli hukum tata negara lainnya. Bahkan, salah satu pemateri pada kegiatan itu merupakan dosen hukum tata negara FH UNAIR, yaitu Dr. Radian Salman, S.H., M.H. Dr. Radian menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip konstitusional, interpretasi konstitusi, dan alasan-alasan yang mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, materinya juga mencakup mengenai landasan hukum dan asas Putusan Mahkamah, dinamika penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu, hukum acara PHPU Tahun 2024, landasan hukum dan konstitusi dalam memberikan Putusan, prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi acuan Putusan, implikasi Putusan dan pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan Keputusan Hukum, perbedaan pendekatan dan dampak Putusan dalam konteks hukum nasional dan internasional, serta transparansi dalam proses pengambilan Keputusan dan penyelesaian perkara.
Keikutsertaan sivitas akademika FH UNAIR dalam kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan hukum tata negara di FH UNAIR, terutama tentang hukum Pemilu dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.
Penulis : Dewi Yugi Arti
