Humas FH (29/12/2025) | Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam forum BRICS perlu dibaca sebagai bagian dari strategi jangka panjang politik luar negeri Indonesia dalam merespons perubahan tata ekonomi dan politik global yang semakin multipolar. Hal tersebut disampaikan Dr. (H.C.) Triyono Wibowo, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2008-2011 yang juga alumni dan dosen luar biasa Fakultas Hukum 51动漫 (FH UNAIR).
Menurut Triyono, dinamika global saat ini menunjukkan adanya pergeseran pusat kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dominasi tunggal negara-negara maju dalam pengambilan keputusan global secara perlahan menghadapi tantangan dari negara-negara berkembang yang semakin percaya diri membangun mekanisme kerja sama alternatif. Dalam konteks inilah, BRICS hadir bukan sekadar sebagai forum ekonomi, melainkan sebagai representasi perubahan arsitektur global.
淜eikutsertaan Indonesia dalam BRICS tidak dapat dipahami sebagai bentuk keberpihakan pada blok tertentu, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan strategis dalam hubungan internasional, ujar Triyono. Ia menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri bebas dan aktif tetap menjadi fondasi utama, dengan BRICS diposisikan sebagai ruang tambahan untuk memperluas opsi diplomasi Indonesia.
Triyono menjelaskan bahwa dari perspektif kepentingan nasional, BRICS menawarkan peluang kerja sama ekonomi, pembiayaan pembangunan, serta diversifikasi kemitraan internasional. Namun demikian, peluang tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam membaca dinamika internal BRICS yang juga diwarnai perbedaan kepentingan antarnegara anggotanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendekatan hukum dan kelembagaan internasional dalam memanfaatkan keanggotaan BRICS. Indonesia, menurutnya, perlu berperan aktif dalam mendorong tata kelola global yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis aturan (rule-based order), agar kerja sama Selatan-Selatan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga berkelanjutan secara hukum dan ekonomi.
Baca Juga:
淚ndonesia memiliki modal kuat sebagai negara dengan tradisi diplomasi yang menjembatani berbagai kepentingan. Tantangannya adalah bagaimana peran tersebut tetap konsisten, tanpa terjebak dalam polarisasi geopolitik global, tambahnya.
Sebagai penutup, Triyono menilai bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS seharusnya dimaknai sebagai instrumen diplomasi penyeimbang, bukan alternatif terhadap kemitraan lama. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, strategi keseimbangan justru menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan, stabilitas, dan posisi Indonesia sebagai aktor konstruktif dalam tatanan internasional yang terus berubah.
Diolah dari: https://kbanews.com/resonansi/indonesia-dan-brics-politik-keseimbangan-di-tengah-perubahan-tata-ekonomi-dunia/
Editor: Masitoh Indriani
