Humas FH (26/02/25) | Dalam sebuah gebrakan yang dinanti, SETARA Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) resmi meluncurkan laporan monumental bertajuk Business and Human Rights (BHR) Outlook 2025: 10 Prioritas Isu Bisnis dan HAM di Indonesia pada Selasa (25/2/2025). Laporan ini dianggap bukan sekadar dokumen biasa, melainkan peta jalan yang menggambarkan tantangan global dan nasional seputar bisnis dan hak asasi manusia (HAM), sekaligus seruan lantang agar semua pihak dari korporasi hingga pemerintah dapat bersatu mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam denyut nadi operasional bisnis. Dengan sepuluh prioritas isu yang tajam dan visioner, BHR Outlook 2025 siap menjadi angin segar di tengah kompleksitas dunia usaha modern.
Sepuluh prioritas yang menjadi tulang punggung laporan ini mencerminkan urgensi zaman, yaitu (1) Memastikan terwujudnya tata kelola sektor perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur yang transparan dan akuntabel, (2) Mendorong skema perdagangan karbon yang berkeadilan, pencegahan perubahan iklim dan deforestasi, (3) Memastikan jaminan perlindungan hak bagi pekerja gig, pekerja sektor informal, dan pekerja rumah tangga (PRT), (4) Memastikan perlindungan pekerja dan serikat pekerja untuk mewujudkan decent work (pekerjaan yang layak), (5) Memastikan perlindungan pekerja migran di darat dan laut dari praktik-praktik pelanggaran HAM yang merugikan, (6) Memastikan just transition dalam konteks just energy transition, (7) Memastikan harmonisasi kebijakan perlindungan HAM dalam operasionalisasi bisnis, (8) Mendorong penerapan kebijakan mandatori uji tuntas HAM, (9) Mencegah sektor keuangan dalam pembiayaan proyek yang berpotensi melanggar HAM, dan (10) Merespons secara serius upaya untuk mengintegrasikan Bisnis dan HAM dalam ESG (Environmental, Social, and Governance).
Dalam forum peluncuran tersebut, , Dekan Fakultas Hukum 51 (Unair) sekaligus akademisi yang fokus pada isu Bisnis dan HAM, hadir sebagai penanggap kunci. Prof. Iman menyambut baik inisiatif ini Langkah ini adalah lompatan besar untuk membentuk ekosistem Bisnis dan HAM yang lebih kokoh di Indonesia, katanya. Ia menekankan pentingnya menjadikan riset semacam ini agenda tahunan agar diskursus BHR semakin membumi dan praktis. Bahkan, sudah saatnya paradigma ini jadi disiplin akademik tersendiri di kampus-kampus, tambahnya.
Menyoal sepuluh prioritas yang dirilis, Prof Iman melontarkan pujian. Lengkap dan luar biasa. Menjadi yang pertama di tahun 2025 adalah sebuah terobosan yang berarti, ujarnya. Ia khususnya memuji upaya mengaitkan BHR dengan ESG.
Namun, di balik apresiasinya, Prof Iman memberikan catatan konstruktif. Ia menilai ada risiko pendekatan ini terkesan dipaksakan ke dalam sepuluh poin. BHR itu berpijak pada pendekatan berbasis hak (rights-based), tapi jika terlalu luas contohnya seperti ESG maka fokusnya bisa kabur, tegasnya. Ia mencontohkan poin ketujuh tentang harmonisasi kebijakan HAM dalam operasional bisnis, yang menurutnya belum cukup menyentuh akar rights-based.
Baca Juga:
Tak berhenti di situ, Prof Iman juga menawarkan pandangan ke depan untuk BHR Outlook 2026 Isu teknologi informasi atau AI dan access to remedy harus masuk. Access to remedy itu poin abadi, korban butuh mekanisme alternatif yang lebih mudah dijangkau, karena yang ada sekarang masih sulit, tuturnya penuh harap.
Peluncuran BHR Outlook 2025 menjadi bukti komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam praktik bisnis. Meskipun menghadapi tantangan, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi terciptanya ekosistem bisnis yang lebih bertanggung jawab dan inklusif. Dengan kolaborasi antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil, Indonesia berpeluang menjadi pionir dalam mewujudkan bisnis yang tidak hanya profitable, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.
Penulis: Jessica Ivana Haryanto
Editor: Masitoh Indriani
