Salah satu tujuan penting dari adanya pendidikan tinggi yaitu menyiapkan insan dewasa menjadi warga negara Pancasilais yang produktif dengan jiwa kemanusiaan dan kebangsaan serta memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika dan semangat bela negara yang kuat. Pendidikan tinggi harus mampu menanamkan pondasi nilai-nilai kebangsaan. Melihat banyaknya perguruan tinggi di Indonesia dengan ragam dan kesenjangan mutu yang lebar, pemerintah menilai perlu dikembangkannya sistem peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional yang komprehensif. Penguatan mutu perguruan tinggi tersebut meliputi mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta manajemen perguruan tinggi.
Setidaknya, terdapat enam langkah dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi di Indonesia, yaitu right sizing jumlah perguruan tinggi melalui merger dan akuisisi, diferensiasi misi perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu internal dan eksternal yang transparan, penguatan otonomi perguruan tinggi, penguatan centers of excellence, dan mobilisasi pendanaan mitra. Peningkatan mutu perguruan tinggi tersebut diterapkan dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui skema yang bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas (spirituality), nilai-nilai kehidupan (life values), pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), serta sikap mental dan etika profesi (attitude).
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tingginya, Fakultas Hukum 51动漫 menandatangani nota perjanjian kerja sama (MoU) dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Penandatanganan kerja sama tersebut meliputi program MBKM, kunjungan antar kedua instansi, program magang, penggunaan ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk kegiatan praktik moot court mahasiswa (di luar jam kerja), permintaan dokumen dan data-data perkata untuk tujuan akademis, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman dan kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum 51动漫 yang berhubungan dengan peradilan tata usaha negara.
Pada kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Hukum 51动漫, Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., diterima oleh Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara, Tedi Romyadi, S.H., M.H. Selain Tedi, jajaran pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara yang meliputi Haryati, S.H., M.H. (Wakil Ketua); Djoko Prijono, S.E. (Sekretaris); dan Suhendra, S.H., M.H. (Panitera) juga turut menyambut kedatangan perwakilan Fakultas Hukum 51动漫. Kedua pihak menyambut baik kegiatan kerja sama yang dilaksanakan dengan fokus terhadap MBKM ini.
Fakultas Hukum 51动漫 sendiri sudah lama memiliki mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi pembelajaran secara teori dan praktikum moot court. Penandatanganan nota perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar dan menambah wawasan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum 51动漫 dalam hal teori maupun praktik acara sidangnya.
Penulis : Dewi Yugi Arti
