Humas (13/12/2023) | Fakultas Hukum 51动漫 (FH UNAIR), , dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersatu dalam sebuah kolaborasi inovatif untuk membahas pengelolaan ruang laut di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Traffic Separation Scheme (TSS). Kolaborasi ini mengambil langkah awal melalui Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun kajian akademis yang mendalam tentang pengelolaan ruang laut di wilayah ALKI dan TSS. Dalam jangka panjang, kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan standar kesehatan lingkungan laut di Indonesia.
Para ahli Hukum Laut dari FH UNAIR turut serta dalam FGD ini yaitu , dan yang kemudian membahas berbagai aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan ruang laut terutama area yurisdiksi baik hukum nasional dan .
Baca Juga:
Dalam suasana FGD yang penuh antusias, para peserta membahas tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan lingkungan laut. Keterlibatan pemerintah dalam bentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menambah dimensi praktis dalam pembahasan, membawa perspektif kebijakan dan implementasi yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang lebih nyata.
Hasil kajian akademis ini nantinya akan diterbitkan, membentuk dasar untuk merekomendasikan langkah-langkah konkret bagi pemerintah dalam mengelola ruang laut yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara , IPB, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI merupakan contoh nyata bagaimana kolaborasi antara akademisi dan pemerintah dapat menciptakan dampak positif dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan laut.
Kolaborasi ini bukan hanya simbolik, namun menjadi tonggak penting dalam menunjukkan bahwa melalui integrasi pengetahuan akademis dan praktik pemerintah, kita dapat bersama-sama mencapai langkah-langkah positif untuk melindungi dan memperbaiki kesehatan lingkungan laut di Indonesia.
Penulis Kontributor: Kautsar Ismail
Editor: Masitoh Indriani
