Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum 51动漫 (FH UNAIR) yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Enny Narwati, Ibu Dr. Lina Hastuti, Ibu Dr. Nilam Andalia Kurniasari, LL.M dan Ibu A. Indah Camelia, M.H, menerima kunjungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI) pada Rabu (1/3/2023) di Ruang Faculty Club. Kunjungan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk konsultasi mengenai penyelenggaraan peningkatan kompetensi Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dilaksanakan dengan tujuan Diseminasi Hukum Humaniter Internasional di Indonesia yang menjadi salah satu program kerja rutin dari Kemenkumham RI.
Konsultasi disertai diskusi ini bertujuan agar Kemenkumham RI dapat menyelenggarakan Peningkatan Kompetensi HHI sesuai dengan pokok-pokok urgensi yang dibutuhkan bagi kalangan pemerintah, akademisi dan mahasiswa yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April 2023 di Surabaya dengan mengangkat isu seputar Implementasi HHI dalam konflik bersenjata di Laut. Sebab dinilai perlunya program diseminasi sejak dini ini adalah upaya untuk membatasi korban konflik bersenjata, menjamin dan melindungi korban konflik, menumbuhkan peran dalam kemanusian, dan menyebarkan semangat perdamaian. Program ini pada dasarnya merupakan tanggung jawab bagi seluruh negara peserta Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, namun tentu saja pemerintah akan banyak mengalami keterbatasan untuk menjangkau seluruh anggota masyakarat Indonesia, untuk itu diperlukanlah program Peningkatan Kompetensi berupa diseminasi HHI itu sendiri.
Jajaran Tamu dari KEMENKUMHAM RI bersama Para Ahli Hukum Hukum Laut FH UNAIR
Adapun pembahasan pokok yang dibahas dalam konsultasi ini adalah pemilihan materi, pemateri dan pembahasan jadwal penyelenggaraan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi HHI. Terdapat beberapa materi yang kemudian disepakati dari konsultasi ini misalnya Pengertian Konflik Bersenjata, Prinsip dan Sumber Hukum Internasional, San Remo Manual, Perlindungan para korban berdasarkan konvensi jenewa hingga penerapan rezim hukum laut dan HHI di Indonesia. Serta masih ada beberapa materi yang nantinya akan menjadi pokok bahasan dalam kegiatan ini.
Tidak hanya memberikan konsultasi seputar materi, FH UNAIR juga memberikan penajaman pokok materi bahasan tentang materi-materi yang perlu dibahas pada kegiatan peningkatan Kompetensi HHI tersebut.
Selain pemberian saran dan masukan, Departemen Hukum Internasional FH UNAIR juga menyatakan kesediaanya untuk turut serta dalam membantu terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kompetensi HHI di Surabaya. Dengan harapan kelak Diseminasi terhadap Hukum Humaniter Internasional di Indonesia dapat terwujud dengan cara-cara yang baik. Dengan adanya kegiatan konsultasi ini, diharapkan kegiatan Peningkatan Kompetensi tersebut dapat terlaksana dengan baik serta dapat membangun kesadaraan akan pentingnya Hukum Humaniter Internasional (HHI) bagi kalangan Pemerintah, Akademisi dan Mahasiswa.
Kontributor: Kautsar Ismail
