Hukum selalu mengalami perubahan dari masa ke masa yang membuatnya bersifat dinamis sesuai perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi hukum juga semestinya bergerak menuju ke arah yang lebih maju. Sudah menjadi keharusan juga bahwa pendidikan tinggi hukum harus dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi dengan memerhatikan integritas moral profesional. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi diselenggarakannya Legal Education, Ethics, and Professionalism sebagai bagian dari Orange Knowledge Program (LEAP-OKP). Program tersebut dimotori oleh Fakultas Hukum 51¶¯Âþ bekerja sama dengan Faculty of Law Maastricht University yang melibatkan Fakultas Hukum dari berbagai perguruan tinggi dari Indonesia bagian timur seperti, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Mulawarman, Universitas Halu Oleo, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Borneo Tarakan.
Kini, program yang telah berlangsung sejak 2019 tersebut telah mencapai titik akhir dengan diselenggarakannya LEAP Symposium di Faculty of Law Maastricht University pada 7 “ 11 November 2022. Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh delegasi Fakultas Hukum 51¶¯Âþ yang dipimpin oleh Dr. Maradona, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan III bidang Riset Publikasi, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama serta delegasi dari setiap universitas mitra. Melalui sebuah kesempatan, Dr. Maradona, S.H., LL.M menceritakan bahwa puncak kegiatan tersebut ada pada tanggal 9 November 2022 dengan agenda pemaparan capaian dan harapan program LEAP-OKP yang setidaknya sudah terselenggara selama kurang lebih tiga tahun terakhir. Menurutnya, program tersebut telah memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Mulai lebih dari enam puluh modul problem based learning yang sudah diterapkan, aplikasi pembelajaran Airlangga Legal Education Center (ALEC), akses jurnal internasional melalui HeinOnline dan Oxford Academic, serta penyediaan ruang pembelajaran problem based learning dan moot court.
Secara keseluruhan, program yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda melalui Nuffic tersebut tentunya dipandang sangat memuaskan dan berdampak positif. Faculty of Law Maastricht University beserta kelima universitas mitra tentunya merasa puas dengan pencapaian program ini dan bertekad untuk mengajukan program baru apabila terdapat kesempatan yang diberikan oleh Nuffic atau Pemerintah Belanda untuk beberapa tahun ke depan. Symposium tersebut kemudian diakhiri dengan diskusi dan penjajakan kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) baru antara Faculty of Law Maastricht University yang diwakili oleh Professor Jan Smits selaku Dekan, beserta kelima universitas mitra lainnya.
Penulis: Dean Rizqullah Risdaryanto
