Humas FH (24/09/2025) | Fakultas Hukum 51动漫 (FH UNAIR) menggelar Forum Diskusi Aktual yang menghadirkan Wakil Ketua MPR RI Periode 20242029, Dr. Eddy Soeparno. Acara yang berlangsung pada 19 September 2025 ini mengusung tema Energy Law and Sustainability dan mendapat sambutan hangat dari civitas academica FH UNAIR.
Forum dimulai dengan pembukaan oleh Indria Wahyuni, S.H., LL.M., Ph.D., yang menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan. 淎lhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dan berdiskusi di FH UNAIR. Terima kasih atas kesediaannya untuk melakukan FGD dengan tema energy law and sustainability, ungkapnya. Selanjutnya, Dr. Eddy Soeparno turut memberikan sambutan singkat yang menekankan pentingnya kesadaran publik terhadap krisis iklim dan urgensi transisi energi. 淜ita kini merasakan berbagai krisis iklim dan perubahan iklim. Sudah sekitar 31 kampus yang saya kunjungi dengan materi yang sama, bertujuan untuk memberikan awareness terkait transaksi energi dan ketahanan energi yang kita miliki, ujarnya.
Setelah prosesi tukar-menukar plakat dan sesi foto bersama, acara berlanjut dengan pemaparan utama oleh Dr. Eddy Soeparno. Dalam presentasinya, ia menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran, yang otomatis akan meningkatkan permintaan energi secara signifikan. 淜alau ekonomi kita tumbuh sampai delapan persen, maka konsumsi energi juga akan melonjak. Pertanyaannya, apakah kita siap memenuhi permintaan itu tanpa mengorbankan lingkungan? ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini batubara masih mendominasi sekitar 61 persen pembangkit listrik nasional, sementara bauran energi terbarukan baru mencapai 14 persen, jauh dari target 23 persen pada 2025. Padahal, potensi energi terbarukan Indonesia sangat besar, terutama dari tenaga surya yang mencapai 3.300 GW. 淜ita punya cadangan energi terbarukan yang sangat melimpah, tapi pemanfaatannya belum maksimal. Kalau kita hanya bergantung pada batubara, maka transisi energi kita akan semakin berat, tegasnya.
Baca Juga:
Ia juga menyinggung persoalan lingkungan yang semakin mendesak, mulai dari kenaikan suhu udara rata-rata yang telah tercatat oleh BMKG, risiko bencana akibat perubahan iklim, hingga masalah darurat sampah di kota-kota besar. Menurutnya, salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah pemanfaatan teknologi waste to energy yang harus segera didorong melalui regulasi. 淜ita harus melihat sampah bukan hanya sebagai masalah, tetapi juga sebagai sumber energi. Dengan inovasi yang tepat, persoalan sampah bisa sekaligus menjadi jawaban atas kebutuhan energi, jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan bahwa MPR RI berperan sebagai Rumah Kolaborasi dalam mendorong percepatan transisi energi. Melalui program MPR Goes to Campus yang telah menjangkau 31 kampus di berbagai daerah, MPR RI membuka ruang dialog dan kolaborasi bersama akademisi untuk merumuskan solusi berbasis riset dan inovasi. 淜ami ingin perguruan tinggi ikut memberikan masukan dan solusi. Semua ide yang lahir dari kampus akan memperkaya kebijakan negara, ungkapnya.
Pada akhir forum tersebut, akademisi FH UNAIR juga menyampaikan catatan kritis mengenai peta jalan transisi energi yang dinilai masih berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Beberapa masalah yang disoroti meliputi regulasi yang terlalu teknokratis dan bersifat top-down, kesenjangan kesiapan antar wilayah, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurut para akademisi, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif agar transisi energi tidak memperlebar kesenjangan sosial dan regional, khususnya bagi masyarakat adat.
Penulis: Jessica Ivana Haryanto
Editor: Masitoh Indriani
