Humas (12/5/2023) | Di tahun 2023 ini, menjadi kali kelima Indonesia didapuk memegang keketuaan ASEAN dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Keketuaan Indonesia ini menjadi faktual dengan adanya kegiatan ASEAN Summit 2023 yang diadakan dari tanggal 9 Mei 2023 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, NTT. ASEAN Summit ini menjadi sarana bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain untuk bangkit dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan kelesuan ekonomi, political-security, dan socio-cultural. Ketiga isu strategis itu sama pentingnya untuk pertumbuhan negara-negara ASEAN dan Indonesia sendiri. Seperti yang kita tahu, Indonesia juga memiliki bonus demografi pada tahun 2045 yang dapat diuntungkan dengan meningkatnya kualitas-kualitas tersebut.
Epicentrum of Growth
Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D., Guru Besar Hukum Internasional sekaligus pakar HUkum ASEAN pada Selasa (9/5/2023) dalam sebuah wawancara bahwa Epicentrum of growth ini bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Keketuaan Indonesia di ASEAN ini sangat penting, karena ada beberapa hal krusial yang terjadi. Hal-hal ini diantaranya: tema epicentrum of growth yang bertepatan dengan tahun pertama dunia lepas dari Covid-19 itu tidak jauh dari pemulihan ekonomi, jadi inilah tujuan utama yang akan dicapai Indonesia setelah lockdown; lingkaran geopolitical dunia (Perang Russia-Ukraina) yang memaknai arti penting Indonesia dalam bagaimana Indonesia dapat membawa 11 negara ASEAN untuk menjadi kekuatan ekonomi yang independent dengan terwujudnya AEC (ASEAN Economic Community), dan diharapkannya keketuaan Indonesia di ASEAN dapat memberikan manfaat yang sama saat Indonesia menjadi tuan rumah G20.
Jika dibandingkan dengan organisasi internasional atau regional lainnya, ASEAN merupakan salah satu organisasi yang cukup berpengaruh dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan kawasan. Hal ini dituangkan pada “Declaration of ASEAN Concord II”. ASEAN menginginkan organisasi yang kuat secara ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. ASEAN juga senantiasa menguatkan prinsipnya untuk menjadi organisasi netral dan nonblok di tengah huru-hara yang terjadi pada dunia perpolitikan internasional. Maka dari itu, sebetulnya kredibilitas ASEAN tidak perlu dipertanyakan lagi sebagai sebuah organisasi regional yang kuat.
BIMP-EAGA
Kekuatan regional ini juga dapat dibuktikan dengan kerjasama BIMP-EAGA (Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area) yang diselenggarakan pada ASEAN Summit 2023. Fokus bidang kerja sama BIMP-EAGA adalah ketahanan pangan dengan Food Basket Strategic Plan of Action sebagai upaya untuk mewujudkan visinya sebagai salah satu pusat kumbung pangan ASEAN dan sekitarnya. Indonesia juga turut membantu dalam hal penyediaan sumber daya manusia dengan penyumbang penduduk terbanyak di ASEAN. Dengan sumber daya sebanyak ini, Indonesia bisa memaksimalkan potensi untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat perdagangan dunia dan berpotensi untuk menghidupi dirinya sendiri.
BIMP-EAGA juga membuka kesempatan agar investor asing datang ke negara-negara ASEAN dan berinvestasi di dalamnya. Dengan kebijakan yang tepat, seperti basis investor yang secara keseluruhan berada di ASEAN. Secara keseluruhan berarti produknya harus berbasis di ASEAN, bahan mentahnya harus berasal dari ASEAN, dan tenaga kerjanya harus berasal dari ASEAN pula. BIMP-EAGA telah membuktikan bahwa ASEAN bisa bertahan hidup sendiri sebagai organisasi regional yang memiliki kemungkinan tidak bergantung pada negara atau organisasi internasional lain seperti NATO.
IMT-GT
Selain BIMP-EAGA, ada pula kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) yang oleh Prof. Koesrianti dituliskan pada salah satu artikel pada book chapter pada buku yang ditulis oleh Forum Dosen Pemerhati Batas Negara. Di dalam artikel tersebut, Prof. Koesrianti mengatakan bahwa batas antara Indonesia dan negara tetangga memiliki permasalahan yang sama, yakni kecenderungan orang-orang menyelundupkan barang atau bahkan senjata lewat perbatasan itu. Seharusnya perilaku semacam ini bisa diregulasi dan malah akan menjadi keuntungan tersendiri bagi tiap-tiap negara di ASEAN apabila dikelola dengan baik. Maka dari itu, Prof. Koesrianti di dalam artikelnya menyebutkan bahwa kebijakan presiden Jokowi untuk memperbaiki “wajah” Indonesia di area 3T merupakan hal yang sangat baik untuk dilakukan. Selain untuk memperbaiki citra Indonesia dan memeratakan pembangunan, tetapi juga dapat memberikan benefit Indonesia dan negara sekitar.
“Wilayah perbatasan itu justru wajah kita. Wajah itu selain memperindah juga harus bisa menghasilkan sesuatu. Di sini sesuatu yang dimaksud adalah adanya konsorsium atau kerjasama dengan negara-negara perbatasan supaya tindakan ilegal seperti yang disebutkan di atas bisa diatasi dengan hukum. Contoh keberhasilan konkorsium juga bisa dilihat antara negara China dan Kamboja. Kenapa kita tidak melakukan yang sama?” ujar Prof. Koesrianti.
Pendidikan
Pada akhir interview, Prof. Koesrianti menyebutkan bahwa selaras dengan kebutuhan SDM Indonesia yang meningkat karena adanya berbagai macam kerjasama, Indonesia harus bisa mengimbanginya dengan kualitas manusia yang sama bagusnya. Maka dari itu untuk hal ini ia ingin pendidikan vokasi digalakkan lebih ekspansif di Indonesia. Pemahaman tentang pendidikan vokasi harus diperbaiki agar aka nada lebih banyak orang ingin menempuh pendidikan di jalur itu. Karena tenaga kerja adalah salah satu faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Prof. Koesrianti berharap yang terbaik bagi Indonesia, ASEAN, dan seluruh dunia.
Penulis: Alldeira Lucky Syawalayesha
