Humas (10/11/2022) | Kiwari, kasus gagal ginjal akut yang disebabkan oleh obat pereda demam yang tercemar menjadi keresahan bersama di Indonesia. Dengan tingkat mortalitas yang tinggi yakni 57%, akses keadilan akibat mengonsumsi obat yang tercemar tentu dibutuhkan. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) FH UNAIR membuka posko bantuan hukum untuk korban gagal ginjal akut di wilayah Jawa Timur.
Tim humas mengulik kisah ini lebih lanjut dengan mewawancarai Ketua UKBH FH UNAIR Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. Sapta menuturkan bahwa siapapun yang merasa gejala-gejala gagal ginjal akut setelah mengonsumsi obat yang terdaftar tercemar oleh Kementerian Kesehatan RI, dapat mengakses bantuan yang ditawarkan oleh posko. Bantuan nanti berupa konsultasi hingga advokasi hukum.
淜ita bisa bantu dengan mengajukan perlindungan konsumen dari obat-obatan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Atau kami juga bisa mengajukan pendampingan untuk laporan dugaan tindak pidana, ujar pakar Hukum Pidana itu.
Sapta menjelaskan bahwa dalam posko ini, beberapa dosen hukum di FH UNAIR berkenan untuk menjadi konsultan. Pertama adalah Dekan FH UNAIR Iman Prihandono, Ph.D, yang sendirinya merupakan seorang pakar Bisnis dan HAM. Kedua adalah Pakar Hukum Kesehatan Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP. Ketiga adalah Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., yang merupakan seorang Pakar Hukum Perlindungan Konsumen. Keempat adalah Pakar HAM Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.Prac., LL.M.
淧eran konsultan nanti akan membantu kasus-kasus terkait gagal ginjal itu tadi. Mereka nanti membantu merumuskan langkah-langkah hukum apa yang harus ditempuh dalam advokasi kasus. Apakah mau ke BPSK, mau digugat secara perdata, apa mau dilaporkan dan diproses secara pidana, pungkas Sapta.
Penulis: Pradnya Wicaksana
Sumber: CNBC Indonesia
