Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Foot and Mouth Disease (FMD) yang menyerang ternak berkuku belah (sapi, kerbau, kambing, domba dan babi) telah melanda Indonesia pada April 2022. Setelah 32 tahun menyandang status bebas PMK (berdasarkan Resolusi OIE No XI tahun 1990), maka pada April 2022 Indonesia dikejutkan dengan maraknya wabah PMK. Penyakit ini menyebabkan kerugian besar pada peternak, khususnya peternak sapi, antara lain menurunnya produksi susu dan daging, morbiditas mencapai 100% serta menjadi hambatan dalam perdagangan hewan dan produknya. PMK menjadi salah satu kendala utama perdagangan internasional pada produk hewani karena penularannya yang cepat dan spektrum spesies inang yang luas.
Kasus PMK pertama kali terkonfirmasi di Jawa Timur dan Provinsi Aceh, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Virus penyebab PMK tergolong genus Aphtovirus, dengan spesifikasi virus PMK: O/ME-SA/Ind-2001e (serotype O topotype Middle East-South Asia (ME-SA) lineage Ind-2001, sublineage e). Serotipe yang mewabah di Indonesia ini memiliki kesamaan urutan nukleotida dengan tingkat homologi sebesar 95,3% dengan virus PMK di negara Asia lainnya.
Penyakit ini menyebabkan gejala klinis berupa demam, lepuh serta sariawan di mulut, lidah, gusi dan nostril. Gejala serupa juga ditemukan di kuku, puting serta bagian tubuh yang tidak tertutup rambut. Gejala ini menyebabkan hewan yang terinfeksi PMK kesulitan untuk mengunyah, makan ataupun bergerak, sehingga kondisi hewan akan semakin memburuk dan sulit sembuh. Pada kondisi kronis, kuku sapi dapat terlepas dan menyebabkan sapi tidak dapat berdiri. Pemeriksaan bedah bangkai menunjukkan adanya kelainan pada jantung, yang disebut tiger heart, dengan berakibat hewan mengalami gagal jantung dan diakhiri dengan kematian.
Pemberantasan PMK yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah program vaksinasi menggunakan vaksin impor dikarenakan belum ada vaksin dengan virus lokal yang tersedia di Indonesia. Beberapa perdebatan muncul dikarenakan adanya kekawatiran ketidak cocokan antigen vaksin dengan virus yang bersirkulasi di Indonesia.
Pemantauan paska vaksinasi penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas vaksin dan program vaksinasi, serta rencana untuk kebijakan masa depan. Pemeriksaan antibodi menggunakan uji ELISA berbasis protein struktural (SP) dan protein non-struktural (NSP) dapat memperkirakan kekebalan kelompok yang diinduksi oleh vaksin pada tingkat populasi maupun infeksi lapang yang terjadi. Diagnostik berdasarkan antibodi SP dan NSP pada kasus PMK digunakan sebagai skrining untuk mengetahui keberhasilan program vaksinasi. Paparan hewan terhadap vaksinasi PMK akan menginduksi terbentuknya antibodi spesifik SP, sedangkan hewan yang terinfeksi virus PMK lapang akan menghasilkan antibodi SP dan NSP.
Pemeriksaan antibodi yang dilakukan di Kabupaten Gresik menunjukkan seluruh sapi yang divaksinasi memiliki antibodi SP, sedangkan pada hewan yang tidak divaksinasi terdapat 50% yang memiliki antibodi SP maupun NSP. Antibodi ini dapat diperoleh dari paparan infeksi di lapangan. Vaksinasi diharapkan mampu menginduksi kekebalan populasi sampai 80%, sehingga vaksin dapat menghentikan peredaran virus PMK di lingkungan.
Hasil pengujian serum menunjukkan prevalensi infeksi PMK pada keseluruhan sampel sebesar 14.19%, sedangkan pada kelompok sapi yang telah divaksinasi sebesar 7.71%. Perbedaan wilayah cukup berpengaruh dengan kasus infeksi. Infeksi PMK umumnya menyebar melalui pergerakan hewan yang terinfeksi, lalu kontak langsung antara hewan yang terinfeksi dengan hewan rentan. Perbedaan umur tidak berpengaruh signifikan terhadap kejadian PMK di Kabupaten Gresik, Indonesia. Pada hewan yang telah mendapatkan vaksinasi, seroprevalensi PMK sebesar 7.71%, sedangkan pada sapi yang belum divaksinasi sebesar 60%. Berdasarkan analisa statistik, hewan yang tidak vaksinasi berpotensi mengalami infeksi PMK lebih besar dibandingkan hewan yang telah divaksinasi. Status vaksinasi dapat mempengaruhi kasus infeksi PMK secara signifikan.
Vaksinasi dianggap sebagai salah satu pengendalian PMK, namun perlu diikuti dengan pengendalian lainnya seperti pengawasan pergerakan ternak, penerapan sanitasi, biosekuriti, pemeliharaan, proses rantai dingin, manajemen vaksinasi selama pendistribusian vaksin, pendidikan dan pelatihan pemangku kepentingan, tenaga teknis lapangan, pasokan dan distribusi logistik, serta peran aktif pemerintah yang bertanggung jawab dalam kesehatan hewan nasional. Aspek pengendalian ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga diperlukan kerjasama antara peternak dan pemerintah untuk bersama-sama berupaya dalam pemberantasan dan pengendalian wabah PMK.
Penulis : Prof. Dr. Suwarno, drh., M.Si
Pemeriksaan Kekebalan Hasil Vaksinasi Penyakit Mulut Dan Kuku Pada Ternak Ruminansia
Link :ttps://pjvm-ph.org/wp-content/uploads/2024/08/10-mic-12122023.pdf
