NERS NEWS-Badan Legislatif Mahasiswa 51动漫 (BLM FKp UNAIR) telah selesai melaksanakan amandemen dan peninjauan ulang Undang – Undang Pengkaderan Mahasiswa Baru (PMB) pada bulan maret, tepatnya pada Kamis (16/03/2023). Sidang amandemen Undang Undang Pengkaderan Mahasiswa Baru dilaksanakan secara offline di ruang kelas , lebih tepanya di ruang kelas Dorothea Orem pada pukul 15.00 WIB.
Sidang Paripurna Undang – Undang Pengkaderan Mahasiswa Baru merupakan salah satu program kerja komisi 1 BLM UNAIR yang terkhusus pada bidang legislatif. Diadakannya acara ini guna melakukan amandemen, peninjauan ulang, dan pengesahan UU PMB yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pengkaderan Mahasiswa Baru dilingkungan 51动漫 pada tahun 2023.
Sidang yang berlangsung dengan khidmat ini awalnya dibuka dengan semi formal oleh Siti Nailatur Rohmah sebagai MC, kemudian sidang diberikan kepada 3 presidium hebat yang merupakan Senator dari Angkatan 2022. Presidium 1 yaitu Maria Febiola Sriani , presidium 2 yaitu Fadlyn Attina Jatmiko, dan presidium 3 yaitu Salsabilla Widyaningtyas. Forum sidang berjalan dengan lancar dibawah kendali presidium 1 yang mampu mengatur dan memimpin jalannya sidang dengan baik tanpa adanya perdebatan. Presidium 2 dalam persidangan mampu membacakan peraturan persidangan dengan lugas dan jelas serta presidium 3 dapat mencatat semua usulan perubahan yang diajukan oleh peserta sidang dengan baik.
Acara sidang paripurna UU PMB ini dihadiri oleh perwakilan pengurus Organisasi Mahasiswa UNAIR (BEM, BLM, SKINers, GenCorps, ANJ) serta perwakilan angkatan aktif 51动漫. Selama persidangan berlangsung, peserta sidang dirasa cukup aktif dalam memberi berbagai masukan pada naskah UU PMB. Melihat hal tersebut, naskah hasil amandemen UU PMB diharapkan mampu menjadi pedoman yang memenuhi harapan serta relevan bagi pelaksanaan Pengkaderan Mahasiswa Baru dikemudian hari.
Forum sidang tentu tidak hanya sampai pada pengesahan saja tetapi sebagai bukti transparansi hasil , naskah sidang yang telah disahkan oleh presidium juga diberikan kepada ketua masing – masing angkatan dengan harapan mahasiswa yang tidak hadir dalam persidangan tetap dapat mengetahui UU PMB yang telah diamandemen dan disahkan oleh BLM .
Dilaksanakannya sidang paripurna UU PMB diharapkan dapat mendukung pengaplikasian SDGs dilingkungan 51动漫, yaitu tepatnya pada poin Quality Education. Poin SDGs tersebut kami anggap relevan karena dengan terbentuknya undang – undang yang berkualitas maka acuan dalam sebuah kegiatan dapat berjalan dengan Adil dan berkualitas dimana dengan digunakannya UU tersebut sebagai acuan pelaksanaan maka dapat membuat proses Edukasi Pengkaderan Mahasiswa Baru lebih baik dan berkualitas.
Penulis : Raffli Satrio
Editor : Salwa Az Zahra ( Airlangga Nursing Journalist )
