SURABAYA “ HUMAS | Pada Jumat (10/02/2023) pukul 16.00 WIB, program Magister (S2) Kebijakan Publik UNAIR melaksanakan kuliah perdana di ruang Adi Sukadana. Dalam kuliah perdana ini, Eko Supeno sebagai dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik memaparkan materi mengenai membangun pelayanan publik di era industrialisasi 4.0.
Kuliah ini dihadiri oleh 24 mahasiswa, salah satu di antaranya merupakan Bupati Banyuwangi, Hj. Ipuk Fiestieandani, S.Pd. Ipuk mengatakan alasan dirinya mengambil jurusan Kebijakan Publik ini berawal dari rasa ketertarikannya mengenai kebijakan-kebijakan publik yang ada di Indonesia. Dengan semangat belajar yang tinggi, Ipuk memiliki tujuan ke depan untuk terus memajukan pelayanan publik Banyuwangi dengan mengaplikasikan ilmu yang didapatkannya.
Dari pemaparan dosen pada kelas ini, Ipuk mengaku mendapatkan insight yang menarik mengenai konsep-konsep digitalisasi yang tidak hanya sekadar informasi tetapi juga terdapat tahapan interaksi dan transaksi. Dari konsep digitalisasi ini, Ipuk terdorong untuk memajukan pelayanan publik Banyuwangi hingga pada level transaksi. Ipuk berharap di era revolusi 4.0, pelayanan publik di Banyuwangi bisa sesuai dengan apa yang publik butuhkan.
Pada akhir wawancara, Ipuk menyampaikan bahwa di era teknologi informasi saat ini, negara Indonesia membutuhkan anak-anak muda. Ketika anak-anak muda memimpin, penemuan-penemuan yang inovatif akan terus bermunculan. Ipuk juga berpesan kepada para generasi muda yang ingin berkiprah di bidang politik haruslah memiliki komitmen yang kuat. œPesan saya kepada anak-anak muda yang ingin masuk ke dunia politik, ingin menduduki jabatan politis, harus punya komitmen yang kuat, pengetahuan yang cukup agar yang dicita-citakan di awal bisa terpenuhi, ungkap Ipuk dalam akhir wawancara.
Artikel ini memuat poin keempat dan kesembilan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB. (SAR)
