Badrodin Haiti: Reformasi Polri Mendesak, UNAIR Diminta Berikan Solusi Komprehensif
Anggota Tim Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Tan Sri Drs. Badrodin Haiti, menegaskan bahwa tim yang dibentuk Presiden hanya memiliki waktu tiga bulan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan fundamental bagi Polri. Kondisi ini membuat tim sangat mengandalkan masukan dari masyarakat sipil dan kalangan akademik.
Pernyataan tersebut disampaikan Badrodin Haiti dalam Keynote Speech kedua pada Diskusi Publik dan Penyampaian Aspirasi Agenda Reformasi Kepolisian Republik Indonesia yang digelar di Gedung ASEEC Tower, Kampus B UNAIR, Kamis (27/11/2025).
Dorongan Reformasi Berangkat dari Kepedulian terhadap Polri
Menurut Badrodin Haiti, tuntutan reformasi muncul karena masyarakat memiliki kepedulian besar terhadap Polri. Sebagai institusi strategis, Polri berinteraksi langsung dengan berbagai aspek kehidupan publik, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga keagamaan.
Ia mencontohkan hasil pertemuan Tim Reformasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam forum tersebut, banyak persoalan terkait penanganan konflik agama dan perlindungan hak konstitusional warga yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Salah satu kritik yang muncul menyebutkan bahwa polisi sering dianggap pasif dalam konflik agama. Menurutnya, kelompok yang menjalankan hak konstitusional justru menjadi pihak yang dirugikan karena polisi tidak bertindak cepat.
Badrodin Haiti mengakui bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat dan merepresentasikan realitas sosial. Namun demikian, reformasi menyeluruh terhadap masyarakat tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam memberi teladan.
淩eformasi dari dalam itu pasti sulit karena larut dalam budaya sistem itu sendiri. Karena itu kami mengharapkan masukan dari Bapak/Ibu. Silakan sampaikan apa adanya, tegasnya.
Fokus Utama: Organisasi, Pendidikan, dan Kultur
Sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Otto Hasibuan, Badrodin Haiti menekankan bahwa persoalan mendasar Polri banyak terletak pada kultur organisasi. Kultur tersebut terbentuk melalui sistem pendidikan, pengawasan, serta nilai-nilai yang berulang kali diwariskan.
Ia mempertanyakan aspek mana yang harus diperbaiki lebih dahulu apabila sikap koruptif, praktik KKN, dan respon lambat aparat masih terjadi. Pertanyaan terbuka ini menjadi undangan bagi akademisi untuk memberikan analisis dan solusi konkret.
Budaya militaristik, komando kaku, serta loyalitas berlebih pada pimpinan juga menjadi sorotan. Menurutnya, budaya tersebut kadang menempatkan aturan hukum pada posisi kedua.
Badrodin Haiti menegaskan bahwa kehadiran Tim Reformasi di UNAIR bukan untuk berdiskusi internal, tetapi untuk menjaring masukan eksternal secara komprehensif. Masukan tersebut akan dipertimbangkan dalam sidang pleno sebelum akhirnya diserahkan kepada Presiden.
UNAIR Diminta Berperan dalam Menentukan Masa Depan Polri
Ia menutup sesi dengan menekankan bahwa masukan dari seluruh pihak menjadi kesempatan emas untuk memberikan kontribusi nyata terhadap masa depan Polri.
淢asukan dari semua stakeholder masyarakat di sini adalah kesempatan emas. Setelah kita olah melalui sidang pleno, akan diserahkan kepada Presiden, ujarnya.
Dengan waktu yang sangat terbatas, Badrodin Haiti mengajak publik, akademisi, dan semua pemangku kepentingan untuk memberikan sumbangsaran terbaik demi tercapainya Reformasi Polri yang menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan.
Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =
