51����

Mengurai Simpul Kebijakan Bencana: Kolaborasi Multiactor sebagai Kunci Ketahanan Daerah

Penanganan bencana di Indonesia kini memasuki fase baru. Pendekatan reaktif dianggap tidak lagi memadai. Pemerintah daerah dituntut mengadopsi kebijakan mitigasi dan adaptasi yang bersifat proaktif, terstruktur, dan melibatkan banyak pihak. Perubahan paradigma ini menjadi sorotan dalam Kuliah Strategic Leadership Program Studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana 51���� (UNAIR) pada Selasa, 25 November 2025.

Acara bertema �Formulasi Kebijakan Publik Mitigasi dan Adaptasi Bencana dalam Perspektif Governance� ini menghadirkan Dr. H. Masyhudunnury, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Bangkalan. Kuliah berlangsung di RKI 4-Isyana Kampus B UNAIR dan diikuti akademisi, praktisi, dan mahasiswa.

Perubahan Paradigma Menuju Governance

Dalam pemaparannya, Dr. Masyhudunnury menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa lagi dipandang sebagai domain pemerintah semata. Pendekatan governance menempatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sebagai satu kesatuan yang harus bekerja bersama.

�Paradigma penanggulangan bencana telah bergeser dari government menjadi governance. Tanpa keterlibatan semua pilar, kebijakan mitigasi hanya akan menjadi dokumen, bukan solusi,� ujarnya.

Visi ini sejalan dengan peran Sekolah Pascasarjana UNAIR sebagai School of Collaborative Leadership, yang mendorong sinergi lintas sektor berbasis keilmuan.

Dua Dimensi Mitigasi: Fisik dan Nonfisik

Menurut Dr. Masyhudunnury, kebijakan mitigasi bencana yang baik harus mencakup dua dimensi:

1. Mitigasi fisik (struktural) � pembangunan infrastruktur pendukung, sistem peringatan dini, dan rekayasa teknis lainnya.

2. Mitigasi nonfisik (non-struktural) � penguatan regulasi, penegakan hukum tata ruang, dan edukasi publik.

Justru mitigasi nonfisik sering menjadi fondasi penting keberhasilan kebijakan karena menyangkut kepatuhan, pengendalian ruang, dan kepastian hukum.

�Aspek legal harus adaptif. Regulasi harus mengintegrasikan mitigasi dari awal proses pembangunan daerah, bukan hanya mengatasi dampaknya,� tegasnya.

Adaptasi Kebijakan Sesuai Konteks Lokal

Setiap daerah memiliki dinamika kebencanaan yang berbeda. Karena itu, kebijakan adaptasi tidak bisa disamaratakan. Bangkalan, misalnya, menghadapi tantangan hidrometeorologi dan dampak ekologis pesisir.

Dr. Masyhudunnury menekankan pentingnya:

• kearifan lokal,

• kapasitas kelembagaan daerah,

• penegakan hukum yang konsisten,

• pemanfaatan aset sosial masyarakat.

�Kebijakan harus membumi dan sesuai konteks. Tidak bisa satu formula untuk semua daerah.�

Kolaborasi Akademik dan Pemerintah Daerah

Sesi yang dimoderatori Salma Zulqaida, S.Si., M.Si., Ph.D., ini menyoroti bahwa tata kelola bencana yang baik mencerminkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Kolaborasi UNAIR dengan pemerintah daerah dinilai mampu memperkuat ketahanan nasional melalui kompetensi manajerial berbasis riset.

�Adaptasi kebijakan adalah proses belajar tiada henti. Pemerintah daerah harus terus memperkuat mekanisme koordinasi dan konsensus multipihak,� ujar Dr. Masyhudunnury.

Menuju Kebijakan Bencana yang Responsif

Sinergi antara akademisi dan otoritas daerah diharapkan dapat menghasilkan model kebijakan bencana yang responsif, inovatif, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan wilayah sekaligus memastikan setiap kebijakan bersifat preventif, bukan sekadar reaktif.

Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =