UNAIR NEWS Dosen (FEB) 51动漫 (UNAIR), Prof Dr Tika Widiastuti SE MSi, resmi menjadi Guru Besar dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam. Ia memiliki dokumen publikasi terindeks Scopus sejumlah 39 dengan H-index sebesar 7. Upacara pengukuhan guru besar berlangsung pada Rabu (18/10/2023) di Aula Garuda Mukti Kampus MERR-C, UNAIR.
Dalam pidato pengukuhannya, Prof Tika menyampaikan orasi ilmiah berjudul Integrasi Keuangan Sosial Islam Menuju Indonesia Bebas Kemiskinan. Ia menjelaskan jika kemiskinan merupakan permasalahan sosial ekonomi yang selalu menjadi perhatian. Dengan jumlah kemiskinan di Indonesia sebanyak 9,36 persen, Indonesia menargetkan kemiskinan akan turun menjadi 6,5-7,5 persen pada 2024.
淜euangan Sosial Islam (KSI) menjadi strategi yang tepat menuju Indonesia bebas kemiskinan. Potensi ini juga diiringi dengan meningkatnya realisasi penerimaan zakat dan dana keagamaan lainnya, katanya.
Permasalahan Keuangan Sosial Islam
Akan tetapi, potensi instrumen KSI belum signifikan menciptakan kesejahteraan. Sebab, ada beberapa isu seperti rendahnya realisasi penghimpunan dana sosial Islam, program pemberdayaan yang belum mempertimbangkan keberlanjutan, instrumen KSI yang belum terintegrasi dengan kebijakan fiskal negara, serta belum adanya landasan hukum mengintegrasikan antar instrumen KSI yang berbeda.
Prof Tika menyampaikan bahwa akselerasi transformasi masyarakat miskin menjadi masyarakat sejahtera dapat terwujud dengan integrasi lembaga KSI. Dengan pendekatan Average Weighted Index, hasil menunjukkan bahwa integrasi instrumen KSI 12 persen lebih efektif dari pada dengan non-integrasi.
淒alam konteks ini, integrasi KSI melalui model kolaborasi dengan skema transformasi dalam empat tahap yaitu Economic Rescue, Economic Recovery, Economic Reinforcement, dan Economic Resilience atau 4-ER, tambahnya.
Ciptakan Model Integrasi
Prof Tika menjelaskan terdapat beberapa hal yang dapat pemerintah lakukan untuk menanggulangi kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim. Antara lain, meningkatkan sinergi antara lembaga pengelola KSI dan stakeholder lain, mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan ekstrem yang berkesinambungan, serta mengintegrasikan data kemiskinan dan tata kelola instrumen KSI pada satu platform database.
Selain itu, hal lain juga dapat dilakukan. Yaitu, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengumpulan dana ZISWAF, memastikan adanya perencanaan strategis yang mendukung keberlanjutan program, mendukung ketersediaan payung hukum yang eksplisit mengatur integrasi KSI, serta memperkuat fungsi pengawasan oleh pihak regulator. (*)
Penulis : Afrizal Naufal Ghani
Editor : Binti Q Masruroh
