UNAIR NEWS Kebijakan publik merupakan cermin ideologi. Setiap kebijakan yang diterapkan hendaknya berlandaskan ideologi yang seirama dengan cita-cita bangsa yang telah dibentuk oleh pendiri negara.
Pernyataan itu disampaikan oleh Prof. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D, dalam acara 楧iskusi Reboan: Ideologi dan Kebijakan yang dilaksanakan di ruangan Adi Sukadana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 51动漫, Rabu (6/4). Diskusi reboan kali ini dihadiri oleh mahasiswa jenjang sarjana hingga doktoral, serta para dosen FISIP UNAIR.
Menurut Prof. Ramlan, pada negara yang paling makmur sekalipun, tuntutan publik memang lebih besar daripada penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat prioritas kebijakan yang akan dijalankan demi kesejahteraan rakyat. Prioritas kebijakan yang dijalankan oleh presiden dan bawahannya mencerminkan ideologi yang dianut.
Pada awal Februari 2016, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan para menterinya untuk mengendalikan penggunaan anggaran dengan berpedoman pada tugas, pokok, dan fungsi masing-masing kementerian.
Menanggapi kebijakan itu, Prof. Ramlan mengatakan bahwa Jokowi sebagai kepala pemerintahan seharusnya mengingatkan bawahannya untuk mengendalikan penggunaan anggaran agar sesuai dengan Nawacita sebagaimana janji semasa kampanye.
Agar kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik kepada masyarakat, maka kepala pemerintahan seharusnya menempatkan menteri berdasarkan pertimbangan ideologis, dan keahlian yang sesuai dengan pos kementerian yang diampu.
Landasan ideologi wajib pula tercermin dalam perumusan kebijakan. Prof. Ramlan mengambil contoh kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi. Pada masa pemerintahan SBY, masyarakat yang tergolong miskin mendapatkan bantuan langsung tunai setiap bulannya. Sedangkan, pada masa Jokowi, ia berkampanye tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
淜ebijakan-kebijakan itu tidak dituntun oleh ideologi yang jelas. Apa dasar mereka ketika membuat kebijakan seperti itu? Poin-poin seperti itulah yang harus diperjelas oleh partai politik (selaku partai pengusung). Memang ini kelemahan parpol kita. Parpol cenderung power-oriented daripada policy-oriented, tutur Guru Besar bidang Perbandingan Politik, FISIP UNAIR.
Selain itu, implementasi kebijakan juga harus disertai dengan perencanaan operasional (operational planning) yang jelas. Prof. Ramlan menilai, seringkali pelaksana kebijakan melakukan implementasi dengan gaya srimulat. Artinya, pelaksanaan kebijakan terlalu banyak dibumbui improvisasi.
淎mbil saja contoh kebijakan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik). Begitu pemerintah mulai memberlakukan e-KTP, banyak daerah dan peralatan yang belum siap. Implementasi kebijakan publik ini diterapkan dengan menggunakan gaya srimulat karena operational planning belum jelas. Kenapa srimulat? Karena terlalu banyak improvisasi, tegas Prof. Ramlan yang juga anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Penulis: Defrina Sukma S.
