Industri penyedia jasa keamanan seperti satuan pengamanan (Satpam) sudah menjadi hal yang umum dijumpai di Indonesia. Menjadi pertanyaan apabila negara tidak sanggup menyediakan keamanan yang cukup mengamankan objek-objek vital di dalamnya. Setidaknya hal ini yang ditekankan dalam artikel berjudul Dinamika Sekuritisasi Isu Keamanan dalam Perkembangan Industri PSMC Afrika Selatan vis-a-vis Regulasi Pembatasan Pemerintah. Dengan mengambil latar belakang Undang-undang bertajuk Regulation of Foreign Military Assistance (RFMA) 1998, artikel ini mencoba menelaah pendirian perusahaan keamanan-militer privat (PSMC) STTEPI pada 2006.
Situasi Afrika Selatan pasca pemerintahan apartheid berkuasa melakukan kebijakan sekuritisasi dalam rangka merespons kondisi kerusuhan masif yang timbul akibat kelabilan politik. Pada tahun 1989, berbagai hal dimungkinkan untuk mengatasi situasi keamanan yang sedang berkecamuk. Termasuk di dalamnya menyewa atau merekrut agensi-agensi dalam bidang keamanan. Agensi-agensi ini yang kemudian diberikan wewenang lebih oleh otoritas negara dalam mengambil keputusan diskresi atas kepentingan kestabilan negara. Keberadaan PSMC-PSMC yang semakin masif berikutnya menimbulkan buah simalakama bagi pemerintah Afrika Selatan sendiri. Pada akhirnya, terjadi perpindahan kewenangan untuk memastikan kondisi keamanan dari tentara reguler menjadi PSMC.
Relasi Isu Sekuritisasi, Kekuatan, dan Citra Politik Nasional
Dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di Afrika Selatan, setidaknya terdapat tiga konsep yang mengemuka. Pertama, konsep sekuritisasi yang mana dalam kelahiran PSMC di Afrika Selatan dapat diindikasikan dengan menjadikan segala bentuk isu di negara khususnya dalam mengelola objek vital nasional termasuk sumber daya mineral sebagai persoalan keamanan. Hal ini kemudian dicakupi oleh konsep lain yakni kekuatan, yang mana dalam membahas mengenai penggunaan militer dan unsur-unsur lain di luar militer di dalam suatu negara tidak akan lepas dari konsep hard power. Proses sekuritisasi dari berbagai isu yang berkembang di Afrika pada akhir 1990an dan awal 2000an tidak lepas dari peran agensi-agensi penting di dalam negara seperti PSMC yang telah diberikan kelonggaran dengan terbitnya Undang-Undang.
Berikutnya lantas disusul dengan citra politik nasional yang mencoba mendeskripsikan relasi antara PSMC dengan pemerintah. Afrika Selatan sebagai salah satu negara terkemuka di kawasan Afrika, tidak ingin citra dirinya ambruk karena serangan demi serangan dari kelompok-kelompok kriminal yang bertekad menguasai sumber daya mineral yang dimiliki oleh negara. Dengan proses transfer otoritas yang berlangsung sesaat setelah dibebaskan melalui undang-undang RFMA dan sempat ditutup sehingga tidak dapat beroperasi, baru pada tahun 2006 berdiri lagi PSMC di Afrika Selatan. Ini membuktikan upaya dari pemerintah Afrika Selatan yang sempat citra nasionalnya melemah pada saat PSMC dibiarkan tumbuh dengan undang-undang RFMA.
PSMC Terbukti Mengintervensi Negara
Dalam riset yang dikembangkan oleh para penulis untuk menggali cara industri PSMC agar dapat tetap berkembang walau telah terbentuk agensi yang mengatur pembatasan pergerakan PSMC, konsep-konsep di atas membantu menjelaskan bahwa di dalam penerapan regulasi PSMC mengintervensi negara. Dengan representasi petinggi PSMC dalam National Conventional Arms Control Committee (NCACC), maka akan lebih longgar usaha untuk mengontrol regulasi dalam pembatasan penggunaan kekuatan selain militer dan juga dalam wewenang dalam persenjataan. Selain itu, keberadaan Private Security Industry Regulatory Authority (PSIRA) yang dianggap dapat membatasi regulasi dari PSMC nyatanya justru melampaui tugas dan wewenangnya.
Terdapat indikasi bahwa NCACC dan PSIRA memiliki suatu jalan keluar tersendiri dalam mengoperasionalkan tugas dan wewenangnya. Hal ini tidak lepas dari intervensi PSMC melalui pemilik perusahaan maupun direksinya di dalam NCACC dan PSIRA diperkuat lagi dengan kelemahan implementasi dan penegakan regulasi yang ada. Berbagai kritik dilontarkan oleh pihak-pihak terkait, termasuk para pengamat keamanan Afrika Selatan yang memandang bahwa kondisi yang terjadi di Afrika Selatan cukup runyam dalam konteks relasi kuasa yang terjadi di antara PSMC dengan protokol keamanan yang berlaku di Afrika Selatan.
Simpulan: Relasi Kompleks PSMC dengan Pemerintah Afsel
Penelitian dalam artikel ini berujung pada suatu simpulan bahwa terdapat relasi kompleks antara PSMC dengan pemerintahan Afrika Selatan. Hal ini tidak lepas dari kondisi secara umum menunjukkan perubahan arah politik dengan skala masif, disertai ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan kawasan. Dalam impak yang lebih luas, tindakan pembiaran dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi kerugian dan di saat yang bersamaan terus memaksimalkan peluang bagi kepentingan ekonomi negara. Dengan demikian pemerintah Afrika Selatan sengaja mencari celah untuk mengambil keuntungan dari momentum ini sebanyak mungkin.
Dari simpulan ini, dapat dipelajari banyak hal berkaitan dengan pengelolaan keamanan negara. Pertama, perlunya aktor negara untuk senantiasa memantau pergerakan politik dan birokratis dari perusahaan privat terutama yang bergerak di sektor jasa keamanan. Kedua, sebisa mungkin militer dapat mengambil alih keamanan objek-objek vital yang krusial bagi perekonomian negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan negara dalam sektor keamanan pada perusahaan-perusahaan multinasional seperti PSMC. Afrika Selatan dapat menjadi contoh yang agaknya tidak dapat dilakukan replikasi, terutama di negara seperti Indonesia. Sampai saat ini Indonesia merupakan negara yang masih menjaga kedaulatan termasuk mengendalikan baik tentara maupun kepolisian sebagai pilar utama keamanan nasional.
Penulis: Probo Darono Yakti
Link:
