UNAIR NEWS Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) menyelenggarakan seminar nasional, selama dua hari, Jumat dan Sabtu, 24-25 Maret 2017, di Hotel Garden Palace Surabaya. Kegiatan ini dalam rangka menandai peringatan HUT Pertama IFPI, yang memang lahir di 淜ota Pahlawan Surabaya, dimana dalam sejarahnya, Pusat Layanan Pengadaan 51动漫 menjadi salah satu sentral perintis berdirinya IFPI ini.
Ketua Pusat Layanan Pengadaan (PLP) UNAIR, Bambang Suheryadi, SH., M.Hum., membenarkan PLP yang dipimpinnya tahun lalu menjadi salah satu pioner berdirinya IFPI, yang terbentuk pada Mei 2016 sebagai organisasi professi. Selama ini PLP UNAIR diakui, sering mengadakan pelatihan pengadaan barang/jasa yang diikuti berbagai instansi pemerintah.
滱tas perannya itu hingga beberapa SDM PLP UNAIR masuk dalam kepengurusan DPN IFPI, diantaranya saya sebagai penasihat dan Drs. Moh. Imron, MM., sebagai wakil ketua, kata Bambang Suheryadi, dosen Fakultas Hukum UNAIR itu.
Moh Imron dalam acara ini dipercaya sebagai ketua panitia penyelenggara seminar, yang kemarin dibuka oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dr. Ir. Agus Prabowo, MA. Seminar diikuti 160 orang dari berbagai wakil unsur instansi, kementerian, pemprov, pemkab/pemkot, PNS dan instansi pemerintah lainnya.
Dilaporkan oleh Moh Imron, seminar bertajuk 淎ntisipasi masalah Hukum dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa. Tema ini dipilih karena kondisi di lapangan dalam menjalankan pekerjaan sangat rentan dengan resiko terkait masalah hukum. Jadi, tujuannya untuk memberikan informasi, edukasi, dan meningkatkan professionalisme para pengelola pengadaan barang/jasa. Pembicara seminar dari LKPP dan IFPI. Sedang Sabtu (25/3) menghadirkan panelis dari KPK, BPKP, dan Guru Besar FH UNAIR.
漇eperti dalam APBN/APBD tahun 2016 sebesar Rp 2,095 triliun itu, 40% dari anggaran itu dibelanjakan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, dan 60% sisanya untuk belanja pegawai dan belanja lainnya. Dengan prosentase yang besar itu, kegiatan pengadaan barang/jasa memiliki peranan sangat strategis, kata Moh Imron.
Ketua Umum DPN IFPI, Tri Wahyu Widodo menjawab unair.news mengatakan, diadakannya seminar ini untuk menunjukkan kepada pengelola bahwa pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah mempunyai peran sangat penting dalam menunjang pembangunan pemerintah. Karena mereka adalah aparatur sipil negara yang berdasarkan Permenpan Reformasi dan Birokrasi No.77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan barang/Jasa dan Angka Kreditnya, diberikan tugas sebagai fungsional pengadaan barang pemerintah.
Sejak Perpres Nomor 54/2010, lanjut Tri Wahyu, LKPP sebagai lembaga kebijakan pengadaan pemerintah merupakan satuan administrasi pangkalan (Satminkal) dan memberikan petunjuk bagaimana kedepannya dalam meningkatkan kompetensi, professionalisme para pejabat fungsional ini untuk berkumpul dalam suatu wadah professi.
滻tu merupakan amanah kepada LKPP untuk membentuk organisasi professi. Dari situlah IFPI diharapkan diakui sebagai lembaga professi fungsional pengadaan barang/jasa satu-satunya di Indonesia, kata Tri Wahyu Widodo.
Ditanya sejarah IFPI ini yang berdiri di Surabaya? Tri Wahyu menjelaskan, hal itu diawali oleh teman-teman yang bertugas dalam pengadaan barang/jasa melakukan diskusi, baik melalui WA (WhatsApp), telepon, dan SMS, karena merasa kebersamaan sebagai fungsional pengadaan barang di satuan kerjanya. Mereka diskusi dan belum banyak mengerti, karena masih baru. Berangkat dari itulah maka mereka berhimpun untuk berbuat.
滽alau kita berdiri sendiri-sendiri maka tidak akan kuat, sehingga kami berhimpun, dan itu dicetuskan teman-teman di Surabaya pada 29 Mei dalam Silatnas, kata Tri Wahyu Widodo.
Turut mewarnai acara ini adalah dikukuhkan tujuh Dewan Pimpinan Wilayah IFPI, yaitu DPW Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Jogyakarta, DKI, serta DPW Sumatera dan Riau (Surau). Pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan kepada insan fugsional pengadaan terbaik tahun 2016, yang dimenangkan oleh Deby Sandra (Sumatera Barat). (*)
Penulis: Bambang Bes.
