Inclusive Education System membahas bagaimana marginalisasi struktural terhadap siswa penyandang disabilitas direproduksi dalam sistem pendidikan inklusif Indonesia. Meskipun kebijakan nasional menegaskan komitmen terhadap pendidikan yang adil dan nondiskriminatif, praktik di tingkat sekolah menunjukkan bahwa siswa dengan disabilitas masih berada dalam posisi terpinggirkan secara sosial, pedagogis, dan struktural. Dengan menggunakan perspektif sosiologi kritis, penelitian ini menekankan bagaimana ketidaksetaraan tidak hanya terjadi melalui tindakan langsung, tetapi juga melalui mekanisme simbolik yang bekerja secara halus dan diterima sebagai sesuatu yang normal dalam proses pendidikan sehari-hari.
Secara teoritis, penelitian ini berangkat dari konsep kekerasan simbolik dan reproduksi ketidaksetaraan. Kekerasan simbolik dilihat sebagai bentuk dominasi yang terjadi tanpa paksaan fisik, tetapi melalui penerimaan sosial atas praktik yang sebenarnya tidak setara. Dalam konteks pendidikan inklusif, guru, kebijakan sekolah, dan struktur kurikulum dapat secara tidak sadar menjadi agen reproduksi ketidakadilan bagi siswa penyandang disabilitas. Hal ini membuat proses marginalisasi tampak wajar, padahal sangat merugikan perkembangan akademik dan psikososial siswa.
Dalam konteks metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan observasi lapangan selama 14 hari serta wawancara mendalam terhadap 33 informan, yang terdiri dari enam guru, empat pejabat Dinas Pendidikan, enam belas siswa penyandang disabilitas, dan tujuh orang tua. Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki infrastruktur pendidikan inklusif yang relatif maju, seperti pusat layanan disabilitas dan sekolah rujukan inklusi. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa temuan hanya mewakili konteks urban dan belum menggambarkan kondisi daerah pedesaan.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa marginalisasi struktural muncul dalam lima bentuk utama. Pertama, kurikulum tidak dimodifikasi untuk kebutuhan siswa disabilitas. Siswa harus mengikuti kurikulum yang sama persis dengan siswa non-disabilitas, sehingga menimbulkan beban kognitif yang tidak realistis dan memicu ketertinggalan belajar. Kedua, sistem evaluasi tidak adaptif. Tugas, ujian, dan metode penilaian tidak disesuaikan, menyebabkan ketidakmampuan siswa disabilitas menunjukkan kompetensi sebenarnya. Guru bahkan sering membiarkan siswa menyalin jawaban atau tidak mengikuti ujian secara bermakna.
Ketiga, terdapat kekurangan guru pendamping khusus. Banyak sekolah, terutama negeri, tidak memiliki pendamping khusus sehingga guru reguler kesulitan memberikan perhatian khusus. Akibatnya, siswa disabilitas menjadi pasif dan tidak terlibat dalam pembelajaran. Keempat, terdapat diskriminasi halus dalam interaksi belajar. Guru cenderung berfokus pada siswa non-disabilitas, sementara siswa disabilitas dibiarkan menggunakan ponsel, tidur, atau keluar kelas tanpa pengawasan. Kelima, fasilitas fisik sekolah tidak aksesibeltermasuk kamar mandi, akses bangunan, dan ruang kelasyang membatasi mobilitas dan kenyamanan mereka.
Penelitian menyimpulkan bahwa sekolah inklusif sering kali menekankan aspek administratif, yaitu menerima siswa disabilitas, tanpa memastikan kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan inklusif berubah menjadi simbol kebijakan, bukan praktik yang benar-benar memberdayakan. Penelitian merekomendasikan perbaikan kurikulum adaptif, pelatihan guru inklusif, peningkatan jumlah pendamping khusus, perbaikan sarana prasarana ramah disabilitas, serta peningkatan supervisi pemerintah agar pendidikan inklusif memenuhi prinsip keadilan sosial bagi seluruh siswa.
Keywords: Inclusive education; students with disabilities; structural marginalization; symbolic violence; schooling practices
Penulis: Rafi Aufa Mawardi, Tuti Budirahayu, Septi Ariadi, dan Muhammad Saud
