Kita hidup di dunia dimana perkembangan teknologi terjadi sangat cepat. Polarisasi ekonomi akan terjadi, pekerjaan-pekerjaan yang sering terlihat sekarang seperti manufaktur dan pekerjaan-pekerjaan tradisional yang banyak dilakukan oleh para kelas menengah dan UMKM akan banyak yang hilang tergantikan oleh kecerdasan buatan.
Peristiwa ini akan terjadi sangat cepat dan bisa berdampak kepada tenaga kerja yang berkurang secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Apabila masyarakat tidak bisa beradaptasi dengan terus belajar dan meningkatkan valuenya, cepat atau lambat manusia akan ditinggalkan oleh teknologi.
Menghilangnya Kelas Menengah
Kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok, masih tingginya tingkat suku bunga, melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya inflasi menjadi faktor utama hilangnya kelas menengah. Harga barang-barang di sekitar kita naik dengan sangat cepat mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Ini merupakan faktor krusial dimana kelas menengah ini akan hilang, antara akan menjadi bagian dari kelas bawah atau menjadi bagian dari kelas atas dalam 10 sampai 20 tahun kedepan.
Terlebih lagi ada isu bahwa pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% di tahun 2025 nanti. Meskipun realisasinya masih lama, namun sejumlah pengusaha telah menyoroti hal tersebut dan resiko dampaknya pada daya beli masyarakat. Saat ini, masyarakat sudah mulai aware terhadap kondisi keuangan mereka sehingga mereka lebih selektif lagi dalam mempergunakan uang yang mereka miliki.
Maraknya Kredit
Maraknya ketergantungan manusia akan kredit saat ini dinormalisasikan, diwajarkan dan bahkan disosialisasikan. Untuk sekedar hidup dengan layak, masyarakat bergantung sekali dengan yang namanya sistem kredit. Semakin tinggi hutang seseorang, maka pendapatannya setiap bulan harus tergerus untuk bayar hutang-hutang tersebut. Banyak dari mereka yang memilih untuk mengambil jalan alternatif melalui pinjaman online (pinjol) dan judi online.
Beban yang dialami kelas menengah tampaknya memang tercermin dari kondisi kredit bermasalah pada sektor kredit pemilikan rumah atau KPR. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kualitas kredit pemilikan rumah (KPR) di Indonesia berada dalam tren yang memburuk. Rasio kredit bermasalah alias Non Performing Loan (NPL) KPR per Desember 2023 bahkan lebih tinggi dibandingkan posisi 2020 saat Indonesia pertama kali menghadapi era pandemi covid-19.
OJK mencatat per Desember 202 rasio NPL properti berada di level 2,4% naik dari tahun sebelumnya atau Desember 2022 saat rasio NPL kredit properti sebesar 2,1%. Angka NPL tersebut juga melampaui posisi pada akhir 2020 dan 2021 di mana rasio kredit bermasalah di sektor properti masing-masing sebesar 2,3% dan 2,2%.
Melemahnya Nilai Tukar Rupiah
Di tengah berbagai tekanan tersebut muncul sentimen lain yang juga memperparah himpitan ekonomi pada kelas menengah yaitu pelemahan nilai tukar rupiah. Mengacu kurs tengah Jisdor, nilai tukar rupiah pada Jumat (26/4/2024) pada level Rp 16.222 per dollar AS, atau melemah dibanding Kamis (25/4/2024) pada level Rp 16.208 per dollar AS.
Situasi ini pun berpotensi menekan daya beli masyarakat karena pelemahan rupiah membuat harga barang impor menjadi semakin mahal dan Indonesia merupakan importir sejumlah komoditas penting yang digunakan oleh masyarakat luas misalnya bahan bakar minyak atau BBM, bahan baku sejumlah industri dan sejumlah bahan pangan utama yang akhir-akhir ini pasokannya terganggu akibat adanya El Nino sehingga membuat pemerintah harus membuka keran impor.
Ketika impor bahan baku semakin mahal akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat efeknya ialah biaya produksi menjadi sangat tinggi terutama bagi industri-industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Saat biaya produksi industri membengkak tentu efeknya akan langsung berpengaruh terhadap harga jual maka barang-barang yang terdampak pelemahan nilai tukar akan mendorong inflasi yang membuat daya beli masyarakat tertekan.
Jika dilihat perkembangan konsumsi masyarakat Tahun 2022 dan 2023, tahun 2023 memang terjadi penurunan konsumsi masyarakat di kelas menengah menjadi 4,8% disurvei oleh Bank Indonesia sementara pada Tahun 2022 sebesar 4,94%. Hal ini terjadi seiring dengan growth of economy di Indonesia yang pada tahun 2023 kemarin sebesar 5,04%. Lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,31%.
Kondisi ini berisiko membuat masyarakat di kelas menengah bawah berpindah kategori menjadi masyarakat miskin. Untuk menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas menengah yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh sektor pelayanan publik terjangkau dengan kualitas yang baik.
Penulis: Nadia Salsabila Chansa
