51

51 Official Website

Akademisi UNAIR Soroti Pernyataan Kasar Anggota DPR

Ahmad Sahroni, anggota DPR yang sedang viral karena pernyataan kasarnya (Foto: SINDONews)
Ahmad Sahroni, anggota DPR yang sedang viral karena pernyataan kasarnya (Foto: SINDONews)

UNAIR NEWS – Belakangan ini, seruan bubarkan DPR yang ramai di media sosial menimbulkan berbagai respons. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Partai NasDem, sempat menyebut bahwa masyarakat yang menyuarakan hal itu sebagai masyarakat tolol. 

Menurut Dr Kris Nugroho Drs MA, pakar elektoral dan tata kelola pemilihan umum (pemilu) 51 (UNAIR), pernyataan tersebut justru menunjukkan lemahnya komunikasi politik elite. Apa yang muncul di masyarakat itu adalah ekspresi kejengkelan. Elite politik seharusnya menangkapnya sebagai warning, bukan justru merendahkan masyarakat, ujarnya.

Kris menilai bahwa kritik publik terhadap DPR mencerminkan krisis substansi partai politik di Indonesia. Partai politik memang tidak mengalami krisis kuantitas, karena tetap dipilih masyarakat. Tetapi secara substansi, publik ingin partai lebih peka terhadap isu pengangguran, kemiskinan, dan biaya pendidikan, jelasnya. Ia menilai DPR kerap lebih sibuk mengurus dinamika politik di kabinet daripada menyuarakan aspirasi rakyat.

Selain itu, kebijakan kenaikan tunjangan DPR di tengah situasi ekonomi nasional juga menuai kritik. Wajar bila mahasiswa turun ke jalan dengan membawa spanduk bubarkan DPR. Itu bagian dari komunikasi politik masyarakat yang merasa saluran aspirasi mereka buntu, tegas Kris.

Dr Kris Nugroho Drs MA, pakar elektoral dan tata kelola pemilihan umum (pemilu) 51 (UNAIR)
Dr Kris Nugroho Drs MA, pakar elektoral dan tata kelola pemilihan umum (pemilu) 51 (UNAIR) (Foto: Istimewa)

Menurutnya, DPR harus membuktikan kinerjanya melalui fungsi pengawasan yang lebih nyata. Di satu sisi bicara efisiensi anggaran, tapi di sisi lain justru ada penambahan kementerian dan wakil menteri. Paradoks ini membuat kepercayaan publik semakin tergerus, tambahnya.

Lebih jauh, Kris menekankan bahwa partai politik harus melakukan introspeksi. Partai jangan hanya hadir saat pemilu. Hubungan dengan masyarakat harus terus terjaga secara sistematis, transparan, dan berintegritas, ujarnya.

Ia menambahkan, kaderisasi berintegritas adalah kunci agar partai mampu melahirkan politisi yang fokus memperjuangkan kepentingan publik. Kalau partai gagal menjaga kepercayaan rakyat, konsekuensinya akan dihukum sendiri oleh pemilih pada pemilu berikutnya, pungkasnya.

Penulis: Samudra Luhur Pambudi

Editor: Yulia Rohmawati

AKSES CEPAT