Selama pandemi COVID-19, permintaan akan layanan dan fasilitas kesehatan sangat tinggi. Manajemen aset, manajemen risiko, dan manajemen pemeliharaan adalah tiga jenis manajemen yang terkait erat satu sama lain untuk memastikan keselamatan dan keamanan pasien. Manajemen pemeliharaan telah berkembang sebagai ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu, tetapi dalam pengambilan keputusan untuk tujuan strategis, hal ini masih belum menjadi perhatian penting bagi para pemangku kepentingan. Menurut penelitian dari WHO, 50% peralatan medis yang ada di negara berkembang tidak dapat digunakan, antara lain karena perencanaan yang tidak tepat, pemeliharaanyang buruk, dan kurangnya sumber daya.
Di Indonesia, kebijakan pemeliharaan peralatan medis yang ditentukan oleh kementerian kesehatan mengharuskan fasilitas kesehatan memenuhi standar layanan, persyaratan kualitas, persyaratan keamanan, dan persyaratan kegunaan. Namun, Dinas Kesehatan Kabupaten mengalami keterbatasan dalam memenuhi persyaratan tersebut sehingga mereka lebih memilih melakukan penggantian peralatan medis yang rusak dibandingkan melakukan pemeliharaan. Ini lah salah satu alasan mengapa pemeliharaanperalatan medis sering diabaikan di Puskesmas.
Peneliti menemukan bahwa sebagian besar unit pemeliharaan peralatan medis berada di rumah sakit. Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum memiliki bagian yang secara khusus mengelola peralatan medis sehingga mereka harus melakukan perbaikan alat medis di unit pemeliharaan swasta. Dalam upaya mendirikan Balai Pemeliharaan Daerah, efisiensi sumber daya salah satunya biaya merupakan komponen yang penting untuk dipertimbangkan. Maka pada kajian ini peneliti berupaya untuk menganalisis cost benefits untuk pendirian Balai Pemeliharaan Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan bagi Fasilitas Kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan melalui observasi dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan serta analisis peralatan menggunakan pendekatan cost benefits.
Berdasarkan aspek finansial, nilai NPV untuk pendirian Balai Pemeliharaan Daerah menghasilkan nilai positif sebesar $US 146,078.12 sehingga program ini dianggap memiliki tingkat investasi yang tinggi. Sedangkan pada aspek manfaat, pengembangan Balai Pemeliharaan Daerah memberikan lebih banyak manfaat dan layak diimplementasikan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan B/C, konstruksi Balai Pemeliharaan Daerah memiliki nilai > 1 dan nilai NPV untuk konstruksi Balai Pemeliharaan Daerah menunjukkan hasil yang positif. Pengembangan Balai Pemeliharaan Daerah dalam 10 tahun mendapatkan nilai PV sebesar $US 149,180 dengan biaya PV sebesar $US 146,078. Rasio B/C untuk konstruksi Balai Pemeliharaan Daerah adalah 6,35. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Balai Pemeliharaan Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten layak untuk didirikan dan dikembangkan baik dari segi finansial maupun manfaatnya.
Selain memperhatikan biaya dan manfaat pendirian Balai Pemeliharaan Daerah, peneliti juga melakukan analisis lebih mendalam terhadap pemenuhan sumber daya dengan melihat dokumen rencana kerja pendirian Balai Pemeliharaan Daerah tahun 2018 dan Tim Balai Pemeliharaan Daerah tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Meski telah direncanakan cukup lama, pendirian balai ini belum terealisasi hingga akhir tahun 2020 karena pimpinan daerah skeptis dengan unit tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk advokasi pimpinan daerah guna mendirikan dan mengembangkan Balai Pemeliharaan Daerah.
Balai Pemeliharaan Daerah dapat berjalan dengan baik apabila mendapatkan dukungan berbagai pihak, dukungan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, kompetensi staf, sarana prasarana dan sistem informasi manajemen, sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan dengan baik secara kuantitas maupun kualitas. Diharapkan Kementerian Kesehatan dapat mendukung dengan berbagai regulasi untuk hal-hal tersebut. Biaya suku cadang yang akurat dan disesuaikan dengan teknologi alat kesehatan akan berpengaruh dalam mengatasi masalah keuangan dalam biaya operasional di Balai Pemeliharaan Daerah. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan utamanya mengenai sistem manajemen pemeliharaan untuk mendukung operasi Balai Pemeliharaan Daerah. Pengembangan sistem informasi manajemen berbasis website juga sangat penting untuk menghasilkan data tentang kebutuhan pengelolaan peralatan medis yang tersedia secara cepat dan akurat.
Kurangnya tenaga kerja menjadi alasan kurang optimalnya pengelolaan alkes di Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya Balai Pemeliharaan Daerah, diharapkan dapat meningkatkan kinerja bagian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan. Namun, pembentukan unit ini juga membutuhkan persiapan yang memadai dan membutuhkan dukungan dari stakeholder dan pimpinan daerah agar investasi yang dilakukan pada unit ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan.
Penulis: Ratna Dwi Wulandari
Sumber: Supangat, R. W. ., & Wulandari, R. D. (2023). An Analysis of the Cost Benefits of Establishing a Regional Maintenance Center for Health Services.Asia Pacific Journal of Health Management,听18(1).
Link Artikel:
