Digitalisasi dan penggunaan teknologi elektronik telah berdampak signifikan pada perkembangan sosial, teknologi, dan manusia. E-commerce, yang melibatkan transaksi komersial melalui internet, secara signifikan mempengaruhi ekonomi global, terutama di Indonesia. Namun, masalah seperti risiko keuangan yang terkait dengan transaksi komputerisasi tetap menjadi perhatian yang signifikan. Pentingnya sistem elektronik yang semakin meningkat di sektor korporat sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan hak-hak mereka terlindungi selama transisi ke praktik bisnis digital. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan untuk melindungi konsumen ketika mereka melakukan transaksi online. Ini termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Pemerintah Perlindungan Konsumen (PP). Undang-undang ini mencakup berbagai aspek seperti regulasi bisnis, pengaturan, pengembangan, dan perlindungan konsumen. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum seperti hukum normatif, yurisprudensi, dan doktrin untuk menganalisis implikasi hukum dari transaksi online. UUPK berfokus pada kerangka hukum untuk transaksi elektronik, sementara ITE bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik dengan mewajibkan perusahaan untuk menyediakan informasi yang akurat dan komprehensif tentang transaksi, produksi, dan distribusi barang. Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif yang mencakup penggunaan teknologi dan komunikasi elektronik. UUPK dan undang-undang lainnya, seperti ITE, bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko potensial dan memastikan keadilan dalam ekonomi digital. Kerangka hukum Indonesia mencakup ketentuan hukum preventif dan represif. Hukum preventif bertujuan untuk mencegah atau mengurangi risiko potensial, sementara hukum represif memberikan kompensasi finansial kepada konsumen. Bisnis harus mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh UUPK dan PP, dan konsumen dapat mencari bantuan hukum dari organisasi konsumen atau lembaga hukum. Kesimpulannya, digitalisasi dan teknologi elektronik telah berdampak signifikan pada perkembangan sosial, teknologi, dan manusia. Pemerintah harus terus menangani masalah-masalah ini dan memastikan bahwa konsumen memiliki hak dan perlindungan yang diperlukan selama transisi ke praktik bisnis digital. ADR adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik melalui prosedur yang disepakati yang tidak melibatkan pengadilan. Ini mencakup hal-hal seperti negosiasi, penilaian ahli, konsultasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Judges often require parties to participate in the process. Pengujian sengketa perdagangan elektronik di Indonesia terjadi secara daring, tetapi tidak komprehensif. Proses pengujian dilaksanakan sepenuhnya secara daring, termasuk pemilihan awal lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) daring, perjanjian arbitrase, proses pengadilan, dan pengajuan putusan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif mengizinkan penggunaan email dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk pengiriman surat. Di Indonesia, ketika sengketa terjadi antara konsumen dan perusahaan dalam perdagangan elektronik, klien dapat menggunakan layanan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sistem penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia mencakup sejumlah metode yang berbeda, seperti opsi non-litigasi yang tidak melibatkan pengadilan dan proses litigasi yang melibatkan pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah organisasi yang ditunjuk secara hukum bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan bisnis. Penyelesaian sengketa dapat terjadi secara ekstrayudisial, dan entitas bisnis sering mengabaikan Undang Perlindungan Konsumen, yang mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan yang membuat konsumen rentan. Pengadilan umum yang sesuai harus mendengarkan masalah hukum yang melibatkan sekelompok konsumen. BPKN menambah keanggotaan BPKN dengan 23 anggota dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, ahli, dan lembaga perlindungan konsumen non-pemerintah (LPKSM). Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merinci peran dan persyaratan secara komprehensif.
