Perkembangan teknologi membawa perubahan dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Berbagai layanan sektor publik maupun dari sektor privat telah memanfaatkan berbagai media (platform) yang dapat diakses oleh masyarakat baik. Layanan yang dimaksud tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai contoh dalam aspek layanan publik, perkembangan pemerintahan elektronik (e-government) memicu semakin dikembangkannya kota cerdas (smart city) diberbagai daerah. Secara tidak langsung, adopsi atas sistem ini membawa konsekwensi semakin masifnya pemrosesan data pribadi yang berimplikasi terhadap semakin minimnya ruang privasi seseorang. Sebab, jamak diketahui bahwa mekanimse kerja layanan-layanan pemerintahan elektronik tersebut mengandalkan input data pribadi dari para pencari layanan. Di sisi lain, bagi pemerintah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tersebut, wajib untuk menjalankan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi terhadap data pribadi yang telah dikumpulkan dan diprosesnya didalam sistem tersebut.
Pada dasarnya, mekanisme kerja layanan tersebut memanfaatkan pemrosesan data pribadi. Dalam pemrosesan data pribadi, terdapat beberapa dasar pemrosesan data pribadi dan salah satunya adalah persetujuan dari Subjek Data. Mayoritas layanan yang disediakan sektor publik dan privat tersebut berdasar pada pemberian persetujuan. Dalam praktiknya, permasalahan yang terjadi adalah munculnya consent overload, yaitu merujuk pada situasi di mana individu diberikan terlalu banyak permintaan untuk memberikan persetujuan atau izin terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Di sisi lain, pemberian persetujuan yang berlebihan tersebut membawa konsekuensi akan diprosesnya data pribadi Subjek Data yang berdampak semakin terganggunya privasi.
Atas kondisi consent overload dan implikasinya terhadap hak atas privasi, diperlukan pendekatan-pendekatan dengan berbasis multidisiplin (multidiciplinary approach). Pendekatan multidisiplin ini menggabungkan kajian yang berbasis hukum dan kajian saintifik diluar hukum seperti yang telah lama dipraktikkan di dunia medis yaitu yang disebut sebagai persetujuan dinamis. Persetujuan dinamis yang dikembangkan dalam lingkup saintifik dapat dijadikan acuan untuk menjawab kondisi consent overload tersebut. Persetujuan dinamis memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi Pengendali Data dan Subjek Data. Fleksibilitas yang dimaksud adalah bahwa proses pemberian persetujuan dapat disesuaikan secara online dengan mengakomodasi berbagai media atau platform, serta mempertimbangkan kebutuhan dari Subjek Data. Dengan demikian, otonomi Subjek Data sebagai pemegang kendali terhadap Data Pribadi dan privasinya tetap terjamin, sekaligus menjalankan implementasi sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Persetujuan ini juga dapat menyeimbangkan antara mekanisme pemberian persetujuan yang dianggap lebih mudah dengan tetap menjunjung tinggi standar pelindungan data pribadi dan hak atas privasi.
Setidaknya terdapat beberapa hal yang harus dikombinaskan dalam memformulasikan persetujuan dinamis sebagai sarana pelindungan data pribadi dan privasi Subjek Data, yaitu: (1) didasari oleh prinsip pelindungan data pribadi yang telah diatur secara hukum; (2) mempertimbangkan praktik masyarakat sebagai Subjek Data di lapangan (participant centric approach); (3) menggunakan fitur-fitur teknologi yang ada dengan mengedepankan interaksi dan komunikasi antara Subjek Data dengan Pengendali Data yang tercermin dalam Privacy Statement; dan (4) pelibatan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Authority) sebagai jaminan kepatuhan Pengendali Data dalam menjalankan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi.
Penulis:
Masitoh Indriani & Annida Aqiila Putri
Informasi detail tentang riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di:
INDRIANI, Masitoh; PUTRI, Annida Aqiila. The Dynamic Consent Development for Optimizing Personal Data Protection and The Right to Privacy. Jurnal HAM, [S.l.], v. 14, n. 2, p. 105-122, aug. 2023. ISSN 2579-8553. Available at: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3492>. Date accessed: 04 sep. 2023. doi:http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.105-122.
