Pada Mei 2025, Indonesia secara resmi keluar dari Wilayah Asia Tenggara (SEARO) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan bergabung dengan Wilayah Pasifik Barat (WPRO). Meskipun langkah ini diumumkan dalam kerangka birokratis, implikasi politik dan strategisnya sangat mendalam. Perubahan ini menggeser posisi Indonesia dalam tata kelola kesehatan global dan mencerminkan bagaimana negara berpendapatan menengah meninjau ulang pola keterlibatan multilateral mereka.
Keputusan tersebut, yang disahkan dalam Sidang Kesehatan Dunia ke-78 (WHO Doc A78/31), memicu perdebatan regional. India, Bangladesh, Thailand, dan sejumlah negara lain mendesak Indonesia untuk mempertimbangkan kembali dengan alasan masih banyak tujuan kesehatan regional yang belum tercapai. Namun, Indonesia tetap teguh. Keputusan ini menandakan pergeseran dari aliansi pembangunan tradisional menuju kerja sama berbasis inovasi dengan mitra seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia.
Dari Solidaritas Regional ke Penyesuaian Strategis
SEARO selama ini menjadi platform kerja sama kesehatan masyarakat antarnegara berpenghasilan rendah dan menengah. Fokusnya pada kesetaraan, kesehatan ibu, dan pengendalian penyakit menular selaras dengan berbagai capaian kesehatan publik Indonesia. Namun, kontroversi kepemimpinan belakangan ini攖ermasuk kasus hukum yang melibatkan direktur regional SEARO di Bangladesh攎emunculkan pertanyaan mengenai integritas tata kelola.
Sebaliknya, WPRO menonjol dengan orientasi pada inovasi, tata kelola data, dan kesiapsiagaan pandemi. Kedekatan Indonesia dengan anggota WPRO seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Filipina menambah relevansi geografis. Lebih penting lagi, WPRO mempertemukan Indonesia dengan 28 negara anggota lainnya, mulai dari ekonomi maju (Jepang, Korea Selatan, Australia) hingga negara-negara pulau Pasifik (GHdx Healthdata, 2024).
Inovasi, Kesehatan Digital, dan Tantangan Global
Keanggotaan Indonesia di WPRO membuka akses ke ekosistem kesehatan digital yang lebih kuat, termasuk platform pemantauan data real-time. Platform Informasi dan Intelijen Kesehatan WPRO攜ang mencakup indikator dari layanan antenatal hingga resistensi antimikroba攄apat memperkuat sistem nasional Indonesia, SatuSehat.
Transisi ini juga selaras dengan kebutuhan domestik yang semakin kompleks. Indonesia menghadapi beban ganda. Yaitu penyakit tidak menular (PTM) meningkat. Sementara penyakit menular seperti TBC dan demam berdarah tetap endemik (IHME Global Burden of Disease, 2024). Tantangan tambahan muncul dari isu kesehatan mental, penuaan sehat, dan darurat kesehatan akibat perubahan iklim.
Dalam konteks kesehatan planet, WPRO menyediakan kerangka kerja terkoordinasi untuk mengintegrasikan isu iklim ke strategi kesehatan publik. Hal ini penting bagi Indonesia yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan kabut asap lintas batas. Integrasi data lintas negara dan diplomasi kesehatan-iklim menjadi kunci ketahanan sistem kesehatan Indonesia di masa depan.
Tantangan: Warisan dan Transisi
Risiko transisi tetap signifikan. Indonesia harus memastikan keberlanjutan program yang dikembangkan bersama SEARO. Terutama pengendalian TBC, kesehatan ibu, dan penanganan penyakit tropis terabaikan. Mekanisme pelaporan baru dan perubahan aliran pendanaan juga menuntut koordinasi birokrasi serta penyesuaian teknis.
Untuk mencegah kekosongan program, Indonesia perlu menegosiasikan kerangka transisi multi-tahun dengan WHO. Hal ini mencakup penyesuaian rencana strategis kesehatan nasional dengan metrik WPRO sekaligus memastikan posisi Indonesia dalam struktur tata kelola baru (WHO RC75 dan RC77 Committee Reports, 2024). Di sisi lain, kesiapan Indonesia juga harus diukur melalui indikator. Seperti literasi digital, kapasitas pemantauan, dan interoperabilitas kelembagaan.
Mendefinisikan Ulang Regionalisme dalam Kesehatan Global
Langkah Indonesia memunculkan pertanyaan konseptual. Apakah pembagian wilayah WHO sebaiknya statis, ataukah dapat menyesuaikan prioritas strategis negara anggota? Perpindahan Indonesia menantang asumsi keanggotaan regional yang tetap dan membuka kemungkinan afiliasi yang lebih fleksibel.
Bagi negara berpendapatan menengah, hal ini menegaskan pergeseran identitas dari penerima bantuan menjadi mitra inovasi. Sebagaimana yang tercatat oleh Geneva Global Health Hub (2025), tren menuju 減enyesuaian wilayah menggambarkan upaya negara-negara Global Selatan untuk mengatur ulang pengaruh mereka dalam forum multilateral. Didorong bukan hanya oleh kebutuhan kesehatan, tetapi juga oleh strategi geopolitik dan branding nasional.
Transisi Indonesia ke WPRO bukan sekadar perubahan administratif, melainkan reposisi strategis dalam kesehatan global. Dengan menempatkan diri di antara negara yang berorientasi pada inovasi, Indonesia menegaskan komitmen pada tata kelola kesehatan publik yang lebih beragam, tangguh, dan berbasis data. Jika pengelolaannya konsisten, langkah ini dapat menjadi acuan bagi negara-negara Global Selatan lain yang ingin memperkuat posisi dalam tata kelola kesehatan internasional yang semakin kompleks.
Penulis: Ilham Akhsanu Ridlo
Informasi detail artikel: https://e-journal.unair.ac.id/JAKI/article/view/73447
