UNAIR NEWS Dekan Fakultas Kedokteran 51动漫 Prof. Dr. Soetojo, Sp.U, mengatakan, ada sejumlah aspek yang tidak boleh diabaikan pemerintah terkait Peraturan Presiden no. 4 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jumat (24/3).
Hal pertama yang perlu diatur secara lebih detail adalah sistem penempatan dokter spesialis. Dalam perpres telah diatur bahwa waktu masa penempatan minimal selama satu tahun. Namun, Soetojo meminta pemerintah agar menjamin apabila masa penempatan peserta program WKDS sudah berakhir.
淗arus diperhatikan juga bagaimana penggantiannya itu. Harus ada sistem penggantian yang diatur dalam regulasi. Bagaimana menjamin agar (masa penempatan) tetap setahun, dan agar ada penggantinya, tutur Soetojo.
Selain itu, masalah aspek kesejahteraan juga perlu diperhatikan. Insentif yang diberikan pemerintah kepada dokter spesialis WKDS berkisar antara 20 juta rupiah hingga 80 juta rupiah per bulan. Namun, mereka hanya memegang satu surat ijin praktik (SIP). Satu SIP hanya dapat dipergunakan untuk satu tempat kerja. Menurut Dekan FK itu, besaran insentif yang diberikan pemerintah masih kurang.
淐oba bayangkan ketika di daerah sana, mereka memegang satu SIP saja. Bagaimana bisa hidup. Nggak cukup itu. Tadi disebutkan bahwa gajinya 30 juta rupiah. Itu kurang sekali 30 juta rupiah per bulan, sedangkan SIP cuma satu. Kita sekarang SIP-nya ada tiga. Itu sebenarnya sudah pelanggaran HAM. Nggak boleh itu, terang Soetojo.
Selain itu, aspek yang perlu diperhatikan adalah keadilan. Guru Besar bidang Urologi FK UNAIR itu tak menampik bahwa kenyataannya ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan segala cara agar tak ditempatkan ke daerah terpencil. Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah betul-betul mengawal penempatan dokter spesialis agar kebijakan distribusi ke daerah-daerah berjalan sesuai yang diharapkan.
淧okoknya yang penting ada keadilan. Kenyataannya, kalau yang tadi disebutkan oleh dokter Ribka (anggota komisi IX DPR RI), dulu kalau mau ditempatkan di Jakarta bisa bayar seratus juta. Itu kenyataan. Jangan sampai itu terjadi lagi. Jadi, harus dikawal betul terkait penempatannya, tegas Soetojo.
Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UNAIR, Dr. Poernomo Boedi, Sp.PD, K-GEH, menambahkan aspek penting lainnya yang tak boleh ditinggalkan adalah keamanan. 淜eamanan dalam hal bekerja profesi karena nanti kalau tidak aman, tidak sesuai standar, yang kena adalah dokternya. Dokter semua kena, misalnya alatnya kurang akhirnya terjadi sesuatu kan repot, tutur Pernomo.
Selain itu, ia meminta pemerintah agar mengatur waktu kerja peserta WKDS. 淧ara dokter ini bukan superman. Jangan sampai mereka disuruh 24 jam kerja kayak pemadam kebakaran. Pemadam aja ada shift-nya, imbuhnya.
Penulis: Defrina Sukma S
Editor: Nuri Hermawan
