UNAIR NEWS Wakil Tetap RI pada PerutusanTetap Republik Indonesia (PTRI) untuk ASEAN Rahmat Pramono mengatakan, generasi muda yang saat ini memilih bergelut dalam dunia diplomasi harus bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan negara. Pernyataan itu ia lontarkan dalam forum Debriefing II Kepala Perwakilan RI di 51动漫, Senin (27/3).
Seperti pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini misalnya. Berdasarkan arahan presiden, diplomasi Indonesia diwujudkan dalam sebuah diplomasi yang bersifat kerakyatan. Hal ini terbukti dengan langkah-langkah diplomasi yang bersifat membumi dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
淒iplomasi kerakyatan menjadi tantangan para diplomat agar luaran kerja yang dilakukan bisa bermanfaat langsung untuk masyarakat, ujar Rahmad dalam forum yang dilangsungkan di Aula Kahuripan 300, Kantor Manajemen UNAIR.
Terkait dengan kawasan teritorial, PTRI ASEAN mendorong pentingnya menciptakan stabilitas perdamaian dan keamanan.
淜arena apabila ada gejolak goncangan-goncangan, nanti lalu lintas perdagangan ekonomi yang sudah ramai terjalin akan sangat terganggu. Memang, PRTI ASEAN tidak bisa menyelesaikan kasus klaim teritorial. Itu tetap adalah hak kedua negara atau pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan dan berdialog. Tapi kita harus bisa menjaga keamanan dan stabilitas, ungkapnya.
Ia menambahkan, target di akhir tahun 2017 ini adalah perlindungan terhadap buruh migran Indonesia di kawasan ASEAN.
淭arget kita adalah perlindungan terhadap buruh migran kita sesuai dengan hak-haknya. Tidak berarti karena ilegal diperlakukan semena-mena, dibayar jauh di bawah standart. Kita melihat buruh migran ini human right-nya. Semua kita lindungi, katanya.
Sementara itu, narasumber lain Triyono Wibowo selaku Wakil Tetap RI pada PTRI untuk Jenewa mengatakan, tidak semua isu di dunia bisa diatasi dengan norma yang sama. Sebab, negara dari berbagai belahan dunia memiliki latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan yang berbeda. Meskipun Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal, namun tidak semua hal bisa diuniversalkan.
淭idak semua masalah di dunia ini bisa dinegosiasikan. Seperti moral value, religious value. Religious value misalnya, tidak bisa menerima hal yang tidak diyakini oleh nilai religious itu. Ada situasi atau kondisi yang tidak bisa diuniversalkan, ungkapnya.
Maka itu, menurut Triyono, proses negosiasi antar negara membutuhkan waktu yang cukup lama.
Sementara Duta Besar KBRI untuk Wina Rachmad Budiman sedikit menyinggung tentang isu hukuman mati yang diberlakukan di beberapa negara di dunia.
Di tataran nasional, isu tentang hukuman mati sebagai hukuman terberat belum dipastikan keputusannya. Dalam artian, belum ada kesepakatan apakah hukuman mati dihapuskan atau tidak.
淵ang lebih diperhatikan adalah drugs berkaitan dengan pusaran public health. Mereka saat ini sedang mendorong upaya public health. Pelaku kriminal drugs diapakan? Sebab mereka bukan pengguna, ujarnya.
Menurutnya, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah pelaku kriminal peredaran narkoba, bukan hanya pemakai narkoba saja.
Penulis: Binti Quryatul M
Editor: Nuri Hermawan
