Pemahaman yang jelas tentang perbedaan struktur tata kelola, jangkauan, dan keberlanjutan antara LKM nirlaba dan nirlaba sangat penting bagi para pembuat kebijakan, donor, dan praktisi di industri keuangan mikro. Wawasan ini krusial untuk perumusan keputusan kebijakan yang tepat dan meningkatkan kinerja kelembagaan. Studi yang mengkaji perbedaan tersebut menggunakan kumpulan data komprehensif yang mencakup 105 negara sangat menarik dilakukan.
Keragaman yang besar terjadi dalam LKM nirlaba dibandingkan dengan LKM laba. Kehadiran anggota direksi, manajer, dan petugas pinjaman perempuan yang jauh lebih tinggi dalam LKM nirlaba menunjukkan tata kelola perusahaan yang kuat. Hal ini menyiratkan kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan keragaman gender dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen sehari-hari LKM nirlaba. Menariknya, rata-rata ukuran direksi LKM nirlaba melebihi ukuran direksi LKM nirlaba.
Lebih lanjut, LKM nirlaba menunjukkan keberlanjutan keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga sejenisnya, sehingga menantang gagasan konvensional tentang trade-off antara penjangkauan dan keberlanjutan bagi LKM nirlaba. Hal ini menunjukkan bahwa penekanan strategis pada inklusi keuangan dapat berjalan beriringan dengan kinerja keuangan yang kuat. Hasil menunjukkan bahwa LKM nirlaba mencapai jangkauan yang lebih luas dan lebih dalam, yang menegaskan kembali kemampuan mereka untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah secara lebih efektif. Wawasan ini menggarisbawahi perlunya kebijakan yang menyeimbangkan penjangkauan dan keberlanjutan keuangan di berbagai model LKM.
Dengan adanya temuan ini, para pembuat kebijakan, otoritas regulasi, dan praktisi harus mempertimbangkan untuk mendorong pembentukan LKM nirlaba sambil mengevaluasi secara cermat dampak konversi lembaga nirlaba menjadi entitas nirlaba. Pembatasan terhadap konversi semacam itu mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa layanan keuangan esensial terus menjangkau masyarakat yang kurang terlayani. Namun, jika transformasi LKM menjadi entitas nirlaba tidak dapat dihindari,sangat penting untuk mengkalibrasi ulang struktur tata kelola, menyelaraskan kembali tujuan penjangkauan, dan memprioritaskan keberlanjutan kelembagaan.
Lebih lanjut, karena hubungan yang diamati sebagian berbeda antara negara berpenghasilan rendah dan menengah, para pembuat kebijakan dan manajer harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi negara tersebut dalam merumuskan kebijakan terkait tata kelola, penjangkauan, dan keberlanjutan.
Penulis: Prof. Rossanto Dwi Handoyo, S.E., M.Si., Ph. D
Informasi detail terkait artikel dapat diakses melalui: 听顿翱滨:听听
