Indonesia saat ini memegang predikat yang cukup memprihatinkan sebagai negara dengan prevalensi merokok tertinggi di kawasan ASEAN. Rokok di Indonesia bukan sekadar masalah kesehatan, tapi sudah menjadi bagian dari identitas sosial. Di banyak daerah, menyuguhkan rokok kepada tamu atau saat acara adat dianggap sebagai bentuk kesantunan. Hal inilah yang menyebabkan angka perokok di provinsi seperti Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat sulit turun selama 17 tahun terakhir; rokok sudah menyatu dengan aktivitas nongkrong, bekerja di ladang, hingga simbol maskulinitas.
Fenomena ini memicu penelitian berjudul Seventeen Years of Cigarette Problem in Indonesia: How is the Distribution? yang menelusuri jejak masalah rokok di tanah air selama 17 tahun terakhir, tepatnya dari tahun 2007 hingga 2023. Dengan membedah data sekunder dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) berbagai periode hingga Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, para peneliti mencoba memetakan wilayah mana saja yang menjadi “titik panas” masalah rokok. Fokus utama penilaian ini dilihat dari dua indikator kunci, yaitu seberapa banyak penduduk yang merokok (prevalensi) dan berapa rata-rata batang rokok yang dihabiskan setiap harinya. Menggunakan aplikasi pemetaan QGIS, dinamika konsumsi rokok di seluruh provinsi di Indonesia pun terlihat dengan sangat jelas.
Kabar baiknya, hasil pemetaan menunjukkan adanya tren penurunan pada angka prevalensi merokok maupun jumlah rata-rata rokok harian di seluruh provinsi jika dibandingkan belasan tahun lalu. Namun, jika kita melihat ke belakang, tahun 2010 tercatat sebagai puncak krisis rokok di Indonesia, di mana hampir seluruh provinsi masuk dalam kategori tinggi untuk urusan jumlah perokok dan intensitas merokok harian. Meski secara nasional trennya menurun, penelitian ini memberikan alarm khusus bagi dua wilayah, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kedua provinsi ini secara konsisten berada dalam kategori tinggi selama 17 tahun berturut-turut tanpa menunjukkan pergeseran signifikan ke kategori yang lebih rendah.
Konsistensi angka merokok yang tinggi di Jawa Barat dan NTB menjadi catatan kritis bagi kebijakan kesehatan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah rokok di kedua wilayah tersebut sudah sangat mengakar, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga intervensi yang dilakukan selama ini mungkin belum menyentuh akar permasalahan. Kesimpulannya, distribusi masalah rokok di Indonesia selama hampir dua dekade terakhir mengerucut pada perlunya perhatian khusus bagi Jawa Barat dan NTB. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membedah faktor spesifik apa yang membuat masyarakat di sana sulit lepas dari rokok, serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah setempat dalam mengendalikan konsumsi tembakau.
Link artikel:
Penulis: Yuli Puspita Devi
