UNAIR NEWS – Dalam lanskap ekonomi yang dinamis, regulasi fiskal dan kebijakan bea cukai berperan krusial dalam menavigasi arus perdagangan global. Terkini, peraturan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan Indonesia telah memicu diskursus akademis mengenai dampaknya terhadap ekosistem perekonomian domestik. Hal itu turut menuai sorotan, termasuk Prof Rossanto Dwi Handoyo SE MSi PhD, Pakar Investasi dan Bea Cukai 51动漫 (UNAIR).
Prof Rossanto merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 96 Tahun 2023, ketetapan barang impor atau kiriman harus mengikuti klasifikasi BTKI, yang menentukan aturan dan tarif pajak yang berlaku, termasuk PPN, PPNBM, dan PPH. Menurutnya, aturan itu mencerminkan upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan atas barang kargo yang masuk melalui pelabuhan atau udara, serta barang bawaan pribadi yang bernilai di atas USD 500 atau sekitar 8 juta rupiah.
淚ni adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua barang impor diperlakukan sama tanpa memandang pintu masuk barang dari berbagai moda transportasi. Baik itu melalui jalur laut, darat, maupun udara, tuturnya.
Prof Rossanto juga menekankan pentingnya penerapan struktur pajak dari pemerintah. Tujuannya, untuk membuat harga barang impor menjadi tidak kompetitif, sehingga produk domestik dapat tetap bersaing di pasar. Aturan baru itu memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan produsen domestik dan persaingan harga di pasar tradisional.
淧asar tradisional kita seringkali melibatkan produk dari industri kecil dan menengah. Sehingga, harus dilindungi dari barang impor yang dijual dengan harga lebih murah karena tidak kena pajak, jelasnya.
Daya Saing Produk Lokal
Lebih lanjut, Prof Rossanto juga mengomentari fenomena jasa titip yang sedang marak saat ini. Menurutnya, jasa titip memiliki pengawasan yang masih lunak. 淜ita harus waspada terhadap tren jasa titip dan penumpang yang membawa barang impor, serta insiden viral yang dapat menunjukkan celah dalam pengawasan kita, imbaunya.
淧ersepsi bahwa pengawasan terhadap jasa titip kurang ketat harus berubah. Bea dan Cukai harus menerapkan ketentuan pajak secara konsisten untuk menjaga keadilan dan melindungi industri domestik, imbuhnya.
Prof Rossanto juga menyoroti preferensi konsumen Indonesia terhadap barang impor yang terpengaruh oleh budaya populer. 淏iasanya masyarakat sering kali mencari produk-produk yang terkait dengan tren tersebut. Sedangkan produk domestik sendiri sering kali masih kalah tren dari pada produk impor, ujarnya.
Alih-alih, Menurut Prof Rossanto, produsen lokal mengalami tantangan dalam beradaptasi terhadap tren global. 淜alau kita lihat, masih banyak UKM yang beroperasi di pasar tradisional dan belum naik ke level yang lebih tinggi. Hal itu menunjukkan adanya tantangan daya saing yang signifikan, pungkasnya.
Strategi Pemasaran dan Dukungan Pemerintah
Dalam mengatasi tantangan ini, Prof Rossanto menyebut bahwa strategi pemasaran yang efektif dan dukungan pemerintah menjadi kunci. Ia menyarankan para produsen untuk melakukan penyesuaian bahan baku berdasarkan segmentasi pasar, inovasi dalam produksi, penentuan target pasar yang spesifik, dan pemanfaatan jaringan untuk pemasaran guna mencapai keunggulan kompetitif.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyediakan program permodalan dengan bunga yang lebih rendah untuk membantu UKM mengatasi biaya modal yang tinggi. Ini termasuk kredit investasi dan kredit modal kerja yang ditawarkan dengan bunga di bawah pasar.
淧ara pelaku UMKM mungkin dapat memanfaatkan program-program permodalan dari pemerintah. Kalau kita memanfaatkan pinjam modal skema pemerintah kita hanya akan mendapatkan bunga 3-6 persen saja. Berbeda dengan pinjaman di bank yang bisa mencapai 12 persen, ungkap Prof Rossanto.
淒engan begitu, langkah-langkah ini harapannya dapat mencegah kebangkrutan yang dapat menyebabkan pengangguran dan masalah sosial, serta melindungi produsen domestik dari persaingan barang impor, tutupnya di akhir sesi wawancara.
Penulis:
Editor: Khefti Al Mawalia
