Seiring dengan perjalanan panjang sejarah Indonesia, berbagai wilayah yang membentuk negara kepulauan ini telah mengalami naik turun dalam hal kemajuan dan perkembangan yang unik seiring dengan perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep desentralisasi yang diperkenalkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan tingkat otonomi yang lebih besar kepada daerah, telah membuka pintu bagi peluang sekaligus tantangan baru bagi para pemimpin daerah dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Maka dari itu, penting untuk dipahami bahwa kemampuan pemimpin daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, serta dalam mendorong partisipasi aktif warga, sangat mempengaruhi sejauh mana tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.
Penelitian yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur ini mengungkapkan pentingnya peran sentral yang dimainkan oleh kemampuan kepemimpinan dalam konteks sosial, yang juga dikenal sebagai 渟ocial embeddedness, dalam mencapai kesuksesan dalam pembangunan di tingkat daerah. Penelitian ini melakukan perbandingan antara tiga kabupaten dan kota di Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Blitar, dan Kota Batu yang memiliki tingkat kemajuan yang berbeda, dan menemukan bahwa perbedaan dalam kapasitas kebijakan di antara para pemimpin daerah sangat berkorelasi dengan hasil pembangunan yang beragam.
Di Kabupaten Bangkalan, yang memiliki tingkat kemajuan yang lebih rendah, kurangnya keahlian dalam merumuskan kebijakan menjadi hambatan utama dalam mencapai kemajuan, terutama di tengah konflik internal yang muncul. Di sisi lain, di Kabupaten Blitar, yang lebih maju, kemampuan kepemimpinan yang kuat telah mendorong investasi besar meskipun potensi konflik masih menjadi ancaman. Kota Batu, yang merupakan yang paling maju di antara ketiga wilayah tersebut, menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang unggul dan tingkat konflik yang minimal, menciptakan iklim yang kondusif bagi kemajuan ekonomi dan sosial yang pesat.
Namun, penting untuk diingat bahwa kompetensi teknis semata tidaklah cukup. Bahkan sebaik-baiknya kemampuan analitis dan teknis yang dimiliki oleh para pemimpin, tanpa kemampuan membangun kepercayaan dan hubungan timbal balik yang terakar dalam jaringan sosial masyarakat, upaya pembangunan akan sulit untuk berhasil. Kemampuan pemimpin untuk terhubung secara sosial (渟ocial embeddedness) dengan warganya menjadi sangat penting dalam memupuk partisipasi kolaboratif dan mengalirkan pengaruh kepemimpinan melalui hubungan sosial yang kuat dan saling mendukung.
Di Kabupaten Bangkalan, ketergantungan yang berlebihan pada perintah dari atas serta ketidakmampuan dalam mengatasi ketegangan internal telah menghambat kemajuan daerah tersebut. Di Kabupaten Blitar, meskipun kepemimpinannya mampu meraih dukungan eksternal dan dukungan publik, kecenderungan untuk mengambil keputusan secara sepihak dapat meningkatkan risiko konflik yang dapat menghambat perkembangan daerah. Berbeda dengan kedua daerah tersebut, kepemimpinan Kota Batu menonjol karena mereka menempatkan keterlibatan komunitas yang inklusif sebagai prioritas utama dan membangun hubungan yang erat dengan warganya. Kemampuan untuk bersatu secara sosial ini telah sangat membantu dalam menyelaraskan kepentingan, memungkinkan kebijakan yang responsif, dan menciptakan pembangunan yang harmonis.
Seringkali kepemimpinan dilihat dengan pendekatan individualistik, mengabaikan kompleksitas interaksi dan saling keterkaitan yang membentuk perilaku serta pengambilan keputusan. Namun, kenyataannya adalah bahwa para pemimpin tidak beroperasi sebagai entitas terisolasi, melainkan sebagai bagian dari sistem hubungan sosial dan norma yang kompleks. Dengan memahami dan merangkul erat ikatan persaudaraan, persahabatan, dan jaringan sosial lainnya, para pemimpin dapat memobilisasi kekuatan kolektif masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks kepemimpinan yang efektif, penting bagi para pemimpin untuk memahami peran mereka dalam jaringan sosial yang lebih besar dan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat yang mereka layani.
Kesuksesan pembangunan daerah pada akhirnya bergantung pada pemahaman akan saling ketergantungan antara kebijakan, kepemimpinan, dan ikatan sosial. Kemajuan tidak dapat dicapai semata-mata melalui kebijakan yang diatur dari atas atau otoritas terdesentralisasi semata, karena meskipun kepemimpinan yang kompeten sangat penting, hasil optimal tidak akan terwujud tanpa dasar komunal yang kuat. Kunci utamanya adalah membangun pembangunan yang tumbuh secara organik dengan mengintegrasikan ketiga komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Proses ini dimulai ketika para pemimpin turun dan berinteraksi secara aktif dengan warga mereka, terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini akan mengalirkan pengaruh kepemimpinan melalui jaringan sosial, mengkoordinasikan berbagai kepentingan, dan menggabungkan potensi bersama untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dengan mengintegrasikan kepemimpinan, kebijakan, dan ikatan sosial yang kuat dalam sebuah hubungan yang harmonis dan dinamis, Indonesia dapat mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di mana semua elemen masyarakat dapat maju bersama.
Penulis: Falih Suaedi, Wildan Taufik Raharja, and Ayu Puspita Ningrum
Suaedi, F., Raharja, W. T., & Ningrum, A. P. (2023). The Social Embeddedness of Leadership: Unfolding the Trajectories of Individual Policy Capacity in Regional Development in East Java, Indonesia. Millennial Asia, 0(0). .
