Pemberdayaan perempuan merupakan tujuan ke-5 dari Sustianable Development Goals (SDGs) berperan penting untuk mencapai kesetaraan gender dan membuka potensi ekonomi sepenuhnya. Di negara berkembang, pemberdayaan perempuan sebagian besar bergantung pada peran mereka dalam rumah tangga, terutama mengenai beban kerja rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi rumah tangga sangat penting untuk memahami pemberdayaan perempuan. Modernisasi rumah tangga (household modernization) memainkan peran penting dalam memberdayakan perempuan yang sudah menikah dengan memengaruhi alokasi waktu dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi ekonomi, seperti yang dinyatakan oleh pendekatan produksi rumah tangga (Becker, 1965).
Tulisan ini mengkaji dampak modernisasi rumah tangga terhadap pemberdayaan perempuan yang sudah menikah di Indonesia, di mana UU Perkawinan 1974 mengamanatkan keterlibatan perempuan dalam urusan rumah tangga, di tengah upaya nasional untuk mencapai SDGs ke-lima pada tahun 2030. Memanfaatkan data dari 28.453 wanita yang sudah menikah berusia 15-49 tahun dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017, penelitian ini menggunakan Ordered Logit Model untuk mengestimasi pemberdayaan perempuan yang sudah menikan di Indonesia.
Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan yang tinggal di rumah tangga modern yang layak (tidak termasuk kepemilikan sepeda motor) dikaitkan dengan tingkat pemberdayaan yang lebih tinggi di antara perempuan yang sudah menikah. Faktor-faktor seperti jumlah anak di bawah lima tahun, tingkat pendidikan istri yang lebih tinggi, usia kedua pasangan dan pekerjaan mereka secara signifikan meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka implikasi kebijakan sebaiknya menekankan perlunya subsidi untuk peralatan rumah tangga, inisiatif kesetaraan gender yang mempromosikan tanggung jawab bersama, dan program yang mendorong pencapaian pribadi bagi pasangan muda. Studi ini juga menunjukkan bahwa upaya untuk mempromosikan pendidikan tinggi bagi perempuan yang sudah menikah harus difokuskan pada provinsi dengan tingkat pemberdayaan yang lebih tinggi.
