Banyak penelitian membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berdampak buruk pada lingkungan. Dalam hal ini, keberlanjutan lingkungan telah menjadi isu global yang sangat penting bagi negara-negara di dunia khususnya untuk negara berkembang yang mana pertumbuhan ekonominya sangat masif. Sebuah studi terbaru yang berjudul 淩ole of governance index, democracy, industrialization, and urbanization on environmental sustainability of BRICS countries: A novel PMG-ARDL approach yang merupakan kolaborasi dari beberapa peneliti dari berbagai universitas di dunia termasuk Dr. Miguel Angel Esquivias Padilla, M.SE, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan, mengeksplorasi bagaimana tata kelola pemerintah, demokrasi, industrialisasi, dan urbanisasi mempengaruhi keberlanjutan lingkungan di negara-negara BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan) dengan menggunakan data mulai tahun 1996 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan model PMG-ARDL. Hasil temuan dalam penelitian ini memberikan wawasan yang berharga terhadap pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi yang lebih terarah demi mencapai keberlanjutan lingkungan yang seimbang.
Negara-negara BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan) merupakan kekuatan ekonomi berkembang yang mana memainkan peranan penting dalam perekonomian global. Negara BRICS ini mencerminkan negara-negara ekonomi berkembang dengan tata kelola dan demokrasi yang kurang stabil jika dibandingkan dengan negara-negara OECD atau G7. Meskipun demikian, BRICS memiliki peran ekonomi signifikan, yang mana memberikan kontribusi sebesar 24% dari PDB global pada tahun 2018 dan memiliki populasi hampir separuh dari populasi dunia. Dalam hal ini, pertumbuhan dan kemajuan yang cepat dari negara-negara BRICS seringkali mengorbankan standar lingkungan dan menyumbang lebih dari 40% konsumsi energi dan emisi karbon global. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekologis digunakan Load Capacity Factor (LCF). LCF merepresentasikan rasio biokapasitas terhadap jejak ekologis (ecological footprint). LCF digunakan untuk mengevaluasi kemampuan ekosistem dalam menyerap dampak jejak ekologis manusia dan memenuhi atau menggantikan permintaan manusia.
Variabel pertama yang diteliti dalam penelitian ini adalah tata kelola pemerintah. Dalam hal ini, tata kelola pemerintah yang baik akan berdampak baik pula pada lingkungan melalui berbagai kebijakan yang dibuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pemerintah di negara BRICS akan meningkatkan LCF atau keberlanjutan lingkungan. Korelasi positif antara indeks tata kelola dan LCF di negara BRICS menegaskan pentingnya tata kelola yang efektif dalam mendorong keberlanjutan melalui pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Selain tata kelola pemerintah, faktor lain yang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan atau LCF adalah demokrasi. Dalam hal ini, hasil penelitian menemukan adanya korelasi negatif antara demokrasi dan LCF. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan lingkungan demokrasi di negara BRICS akan menghambat kualitas lingkungan. Kaufmann et al (2011) berpendapat bahwa transisi demokrasi di negara-negara BRICS, yang terkait dengan meningkatnya partisipasi publik, cenderung mendukung pembangunan ekonomi daripada regulasi lingkungan yang ketat sehingga mengganggu inisiatif keberlanjutan.
Tantangan besar bagi keberlanjutan industrialisasi dan urbanisasi juga memberikan tekanan besar pada lingkungan. Keduanya ditemukan memiliki hubungan negatif dengan LCF. Industrialisasi berdampak buruk pada LCF di negara-negara BRICS karena pengembangan industri memperburuk eksploitasi sumber daya dan polusi, mengganggu keseimbangan ekologi, mencemari tanah dan air, serta merusak keanekaragaman hayati. Sementara itu, urbanisasi meningkatkan jejak ekologis melalui peningkatan kebutuhan infrastruktur dan transportasi.
Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola yang efektif dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan di negara-negara BRICS. Namun, tantangan yang dihadapi seperti demokrasi, industrialisasi, dan urbanisasi menunjukkan perlunya kebijakan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah negara BRICS dalam menghadapi tantangan ini, diantaranya memperkuat tata kelola melalui transparansi dan akuntabilitas, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam perencanaan urbanisasi, menerapkan insentif ekonomi bagi adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor industri, meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan.
Artikel selengkapnya dapat diakses melalui
